DetailNews.id – Pertumbuhan ekomomi Indonesia yang fluktuatif pada kisaran 4,8% – 5,12% (y o y) disebabkan karena kebijakan menkeu sebelumnya yang melakukan pengetatan uang beredar.
Dengan saving di Bank Sentral (BI) disatu sisi, sisi lain menkeu menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sehingga serapan anggaran tidak maksimal.
Keringnya sistem keuangan indonesia dan tidak adanya multiplayer fiskal yang optimal mengakibatkan pertumbuhan ekonomi (PDB/GNP) indonesia fluktiatif pada kisaran 4,8%-5,12% (y o y).
Menteri keuangan yang baru, Pubaya Yudhi Sadewa berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi indonesia di angka 6% bahkan pada angka 8% sebagaimana proyeksi target pertumbuhan yg diharapkan presiden Prabowo Subianto.
Target ini bukanlah hal sulit bila 2 mesin ekonomi dihidupkan secara bersamaan yang selama ini tidak simultan pemanfaatannya.
Kedua mesin tersebut adalah mesin fiskal dan moneter, sisi moneter dimana sistem keuangan mengalami “pengeringan” yang berakibat pada pertumbuhan uang beredar berkurang membuat investasi melambat, konsumsi masyarakat melemah begitu pula sisi fiskal yang lamban dalam penyerapannya menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan.
Mengatasinya, menkeu Purbaya mengucurkan kebijakan mengalirkan dana ke bank pemerintah sebesar 200T sebagai stimulan mengerek pertumbuhan ekonomi. Bila tahun 2024 PDB/GNP Indonesia di angka 22.139T (5,12%) diharapkan tumbuh menjadi 23.467T (^6%, y o y) dan 23.910T (^8%, y o y).
Stimulus 200 T pada sistem keuangan akan berdampak pada pertumbuhan uang kartal yang otomatis berdampak pada investasi atau Penanaman Modal Asing (PMA) dengan model MT 103. Bila pertumbuhan uang kartal yang beredar pada sistem keuangan negatif investasi asing juga akan melambat.
Waktu Yang Tepat BUMD Kaltara BKJ dan MKJ Ekspansi Usaha
Kebijakan stimulus 200 T mentri Purbaya merupakan momentum yang tepat berinvestasi, tentu pertanyaannya pada sektor mana kita berinvestasi yang leverage nya aman dan terjaga.
Kemudahan pada akses kredit perbankan akibat pertumbuhan base money dengan proyeksi pertumbuhan 2.000 T harus tepat dimanfaatkan oleh BUMD Kaltara. Karena itu jajaran direksi BUMD harus memiliki rencana bisnis yang reliabel.
Pada sektor mana? Bergantung core bussines BUMD BKJ dan MKJ memiliki sumber pendanaan yang memadai dengan penyertaan modal dari Pemprov ditambah base money yang bisa diakses.
Jika oppurtinity ini tidak dapat di kapitalisasi oleh direksi BUMD (BKJ maupun MKJ) ada baiknya eksistensi direksi diliquidasi karena akan membebani APBD Kaltara.
