DetailNews.id, Sulut – Di tengah penurunan kapasitas fiskal dan kebutuhan pendanaan pembangunan yang kian mendesak, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menyampaikan strategi pembiayaan daerah melalui instrumen obligasi saat menjadi Keynote Speaker dalam Sarasehan Nasional di Kantor Gubernur Sulut.
Forum strategis tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan nasional dan daerah untuk membahas peluang pendanaan inovatif dalam memperkuat pembangunan di daerah. Hadir di antaranya Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, Ketua Badan Anggaran MPR RI Melchias Markus Mekeng, Rektor Unsrat Prof. Oktovian B.A. Sompie, Deputi Komisioner Pengawas OJK Eddy Manindo Harahap, Direktur Eksekutif Nagara Institute Dr. Akbar Faizal, Ketua Panitia Sarasehan Aditya Moha, para kepala daerah, pejabat tinggi pratama, serta staf khusus gubernur.
Dalam pemaparannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa Sulawesi Utara tengah bergerak dengan visi besar “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” yang dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan. Agenda tersebut mencakup peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi, daya saing daerah, hingga pembenahan tata kelola pemerintahan.
Ia menekankan bahwa seluruh rencana pembangunan membutuhkan fondasi fiskal yang kuat.
“Karena itu, Pemprov Sulut memasukkan tiga misi strategis ke dalam RPJMD 2025–2029 sebagai penentu arah pembangunan,” jelas Gubernur Yulius.
Misi 3 menargetkan pertumbuhan ekonomi 7,8–8,8 persen pada 2029 melalui penguatan sektor UMKM, pariwisata, pertanian, kelautan, industri, hingga minerba.
Misi 4 diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan target kenaikan Indeks Daya Saing dari 3,53 menjadi 3,69.
Sementara Misi 5 berfokus pada ketahanan pangan, energi, dan air melalui penguatan lingkungan hidup dan energi terbarukan.
Gubernur Yulius mengungkapkan bahwa ambisi besar pembangunan Sulut dibayangi keterbatasan fiskal. Berdasarkan PMK 65/2024, Sulawesi Utara masuk kategori kapasitas fiskal rendah dengan rasio 1,119.
Penurunan Transfer ke Daerah tahun anggaran 2026 mencapai lebih dari Rp3,1 triliun untuk seluruh daerah di Sulut. Pemprov Sulut sendiri mengalami penurunan hampir Rp594 miliar.
“DAK Fisik dan Insentif Fiskal juga hilang tahun depan. DAU sebagian besar terserap untuk gaji ASN sebesar Rp1,1 triliun, sementara cicilan pinjaman PEN masih harus dibayar,” ungkapnya.
Ia menilai kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal dan berpotensi menghambat pembiayaan pembangunan prioritas.
Untuk menjaga ritme pembangunan, Gubernur Yulius mendorong sinergi pendanaan dari berbagai pihak. Selain realisasi belanja kementerian/lembaga, Pemprov mengkaji opsi KPDBU serta peluang penerbitan obligasi dan sukuk daerah.
Menurut Gubernur, obligasi daerah dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur, pengelolaan utang, sampai penyertaan modal ke BUMD. Namun, langkah tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan.
“Masih rendah literasi soal obligasi daerah, perlunya pembentukan Debt Management Unit (DMU) dengan SDM profesional, risiko kegagalan proyek, dan pemenuhan regulasi yang kompleks,” tegasnya.
Ia juga memaparkan bahwa rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Sulut masih di bawah ketentuan minimal 2,5 karena pendapatan daerah yang menurun. Selain itu, alur penerbitan obligasi membutuhkan proses panjang mulai dari DPRD, Kemendagri, Kemenkeu, OJK hingga pencatatan di Bursa Efek Indonesia.
Meski menghadapi banyak tantangan, Gubernur Yulius tetap optimistis bahwa pemerintah daerah di Indonesia dapat mengikuti langkah negara lain dalam menerbitkan obligasi daerah.
Ia mendorong adanya pelatihan dan sosialisasi terstruktur dari Kemenkeu, Kemendagri dan OJK agar seluruh pihak memahami mekanisme pembiayaan tersebut.
“Pemprov berharap pendampingan dari pemerintah pusat dalam penyusunan regulasi, pembentukan DMU, serta pemberian insentif bagi daerah yang menerbitkan obligasi,” ujar Gubernur Yulius.
Di akhir kesempatan, ia menyampaikan apresiasi kepada Sekretariat Jenderal MPR RI selaku penggagas acara, seraya berharap sarasehan ini membuka wawasan publik terkait pentingnya obligasi dan sukuk daerah bagi masa depan pembangunan.*
Peliput : Dade Paputungan
