DetailNews.id, Boltim – Pengukuhan Heru Setiawan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara menjadi momentum penting yang disambut serius oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Oskar Manoppo, S.E., M.M. Dalam acara resmi yang digelar di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Bupati Oskar hadir bersama para kepala daerah dan unsur Forkopimda lainnya, menunjukkan komitmennya terhadap penguatan pengawasan keuangan daerah.
Dalam keterangannya usai acara, Oskar Manoppo menyampaikan apresiasinya atas pelantikan Heru Setiawan, sekaligus menekankan pentingnya peran strategis BPKP dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pengukuhan ini bukan sekadar seremonial jabatan, melainkan menjadi momentum penting dalam memperkuat fungsi pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah, agar pembangunan di Sulawesi Utara dapat berjalan lebih terarah dan tepat sasaran,” ujarnya.
Bupati Oskar juga menyampaikan harapan agar kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Boltim dan BPKP semakin erat di bawah kepemimpinan yang baru. Ia menilai BPKP bukan hanya lembaga pengawasan, tetapi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPKP adalah kunci utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan kesiapan Boltim dalam mendukung penuh program strategis BPKP, termasuk dalam aspek pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah. Komitmen ini, menurutnya, sejalan dengan upaya Pemkab Boltim untuk memastikan setiap anggaran publik memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Itulah esensi dari tata kelola pemerintahan yang baik,” pungkasnya.
Dengan semangat kolaborasi ini, Bupati Oskar berharap Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Boltim, dapat menjadi teladan dalam implementasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sejalan dengan visi pembangunan nasional.
Peliput : Amingsih Mustapa
