DetailNews.id, Morotai – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Ke-V KNPI Pulau Morotai yang berlangsung di Gedung Pertemuan DPRD Morotai pada Kamis malam (19/06/2025), menuai sorotan. Pasalnya, panitia pelaksana dinilai tidak transparan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan kegiatan.
Salah satu pemuda yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan kebingungannya atas ketidakhadiran laporan LPJ dari ketua panitia. “Kami bingung dengan kegiatan Musda tadi malam. Ketua panitia tidak menyampaikan LPJ seperti yang seharusnya,” ujarnya kepada media ini, Jumat (20/06/2025).
Ia menegaskan, panitia pelaksana wajib menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran karena telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya jika dana yang digunakan bersumber dari hibah pemerintah.
“AD/ART KNPI mengatur penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan, termasuk mekanisme pengawasan oleh internal maupun eksternal. Jika didanai hibah, maka pengelolaannya juga tunduk pada aturan seperti Permendagri,” tambahnya.
Transparansi ini, lanjutnya, sangat penting untuk menjamin akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan anggaran, dan memastikan Musda berjalan secara legitimate serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Ketua Panitia Musda, Ikfan Pina, saat dikonfirmasi membantah sengaja tidak menyampaikan LPJ. Ia mengaku tidak diberikan kesempatan oleh pembawa acara untuk memberikan sambutan, termasuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
“Saya sendiri bingung, karena dalam susunan acara tertulis ada sambutan ketua panitia. Tapi saat acara berlangsung, saya tidak diberi kesempatan, karena Ketua Karateker KNPI langsung memberikan sambutan terlebih dahulu,” jelasnya.
Ikfan menduga telah terjadi miskomunikasi antara panitia dan pihak Karateker KNPI terkait teknis acara.
Terkait anggaran, Ikfan mengungkapkan bahwa Musda menghabiskan dana sekitar Rp 25 juta, namun dirinya tidak memegang rincian pengeluaran. “Rincian anggaran ada di bendahara, saya tidak pegang. Saya hanya menjalankan tugas-tugas di kepanitiaan,” akunya.
Ketika dikonfirmasi, bendahara panitia enggan memberikan keterangan dan menyarankan wartawan untuk menghubungi Ketua Karateker KNPI Pulau Morotai, Andi Asar. “Silakan langsung komunikasi dengan Ketua saja,” ucapnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Karateker KNPI Pulau Morotai mengenai dugaan ketidakterbukaan laporan anggaran tersebut. (Iman)
