DetailNews.id, Semarang – Polemik pengelolaan ruko di kawasan Dargo, Kota Semarang, kembali memanas. Sejumlah pemakai ruko menuding adanya praktik tidak transparan dalam penentuan hak sewa lapak, khususnya di blok B nomor 29 dan 30, yang disebut-sebut telah diajukan secara resmi sejak setahun lalu oleh warga bernama Ibu Ita dan Iin, namun hingga kini tak kunjung mendapat kejelasan.
Berdasarkan keterangan para pedagang, kedua lapak tersebut justru diberikan kepada pihak lain berinisial AL D, yang dikabarkan memiliki kedekatan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Semarang. Nama lain yang turut disebut adalah JB, salah satu pembeli aktif di kawasan tersebut, yang diduga ikut menikmati keuntungan dari pengalihan tempat itu.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya campur tangan pejabat dalam pembagian aset ruko milik pemerintah yang semestinya berpihak kepada masyarakat umum.
Kemarahan para pedagang kian meningkat setelah muncul kabar bahwa JJ Karaoke, salah satu penyewa besar di kawasan Dargo, disebut menguasai puluhan unit ruko. Akses kemudahan perizinan yang diterima pihak tersebut dikaitkan dengan dugaan pemberian setoran kepada Kepala Pasar Dargo, Susmono.
“Kami tahu ke mana uang itu mengalir. Banyak tempat diminta Susmono dan akhirnya diberikan ke JJ. Bahkan ada ruko yang katanya diberikan ke ormas secara misterius. Untuk apa? Mau menekan kami?” ujar M, salah satu pemakai ruko blok A.
Para pedagang menilai praktik semacam ini telah berlangsung lama dan menjadi rahasia umum. Mereka mengaku selama ini memilih diam karena khawatir mengalami intimidasi atau penggusuran dari tempat usaha.
Kekecewaan kini berubah menjadi kemarahan terbuka. Sejumlah pedagang berencana mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut ke publik.
“Kami akan bongkar semuanya. Ruko-ruko itu seharusnya diberikan kepada pemohon pertama yang mengikuti prosedur resmi. Jangan biarkan aset pemerintah dikuasai segelintir orang,” tegas salah satu penyewa yang enggan disebut namanya.
Mereka juga mendesak Wali Kota Semarang untuk turun tangan dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat.
Gelombang desakan kini datang dari berbagai komunitas pedagang agar Plt Disdag dan Kepala Pasar Dargo segera dicopot dari jabatannya. Mereka menilai citra Dinas Perdagangan kini berada di titik terendah akibat dugaan praktik “jual beli lapak” dan penyalahgunaan aset publik.
“Dari pengelolaan lapak, fasilitas umum, hingga parkir dan kebersihan, semuanya kini dikuasai ormas tertentu. Kami pribumi Kota Semarang tidak akan diam jika lahan pasar rakyat terus dikriminalisasi,” ujar seorang pengelola parkir di Pasar Waru yang mengaku disingkirkan oleh ormas.
Ia menegaskan, jika praktik serupa terus dibiarkan, para pedagang akan melakukan perlawanan terbuka pada tahun depan.
“Semua bisa dibeli asal ada uang. Ini bukan lagi pasar rakyat, tapi pasar kekuasaan,” sindir salah satu tokoh pedagang.
Kini, masyarakat menantikan langkah tegas dari Wali Kota Semarang dan Disdag Kota Semarang untuk menegakkan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan aset daerah. Kasus Ruko Dargo dinilai bisa menjadi ujian serius bagi pemerintah kota dalam menegakkan tata kelola yang bersih dan berpihak kepada rakyat kecil.
“Kembalikan hak kepada pemohon pertama. Jangan biarkan rakyat kecil dikorbankan demi kepentingan segelintir orang,” tegas perwakilan pedagang dalam seruan bersama.
Peliput : Dwi Raharjo
