DetailNews.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Predikat WTP diserahkan secara resmi dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Manado, Senin (26/5/2025). Penyerahan LHP diterima langsung oleh Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Bolmong, Tony Tumbelaka, serta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bolmong.
Dalam kesempatan itu, Bupati Yusra Alhabsyi menyampaikan bahwa capaian opini WTP ini merupakan langkah awal untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Hasil ini tidak boleh membuat kita lengah. Saya meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK,” tegas Yusra.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah hanya memiliki waktu 60 hari untuk menindaklanjuti temuan BPK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Saya telah memerintahkan semua OPD untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Jangan sampai terlambat. Saya juga meminta Inspektorat melakukan review internal agar koordinasi antar perangkat daerah bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bolmong Tony Tumbelaka memberikan apresiasi atas kinerja Pemkab Bolmong dalam mempertahankan opini WTP dari tahun ke tahun. Menurutnya, prestasi ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah.
“Namun demikian, pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK adalah bagian penting dari peran dan tanggung jawab DPRD. Kami akan memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” jelas Tony.
Capaian opini WTP ini menjadi bukti konsistensi dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bolmong dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
Peliput : Hidayat Gumalangit
