DetailNews.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menerima kunjungan audiensi dari jajaran Pengadilan Agama (PA) Tutuyan, Jumat (04/07/2025). Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua PA Tutuyan, Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., didampingi Wakil Ketua Husnul Maarif, S.H.I., Panitera Abdul Munir Makka, S.H.I., Sekretaris Sri Puspa Dewi Pulukadang, S.H., serta sejumlah pejabat fungsional lainnya.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Boltim ini menjadi forum strategis dalam membangun kemitraan kelembagaan antara unsur yudikatif dan eksekutif, dengan fokus pada peningkatan pelayanan hukum yang responsif, inklusif, dan berbasis integritas.
Dalam kesempatan tersebut, PA Tutuyan memaparkan sejumlah inovasi layanan, salah satunya Program Pintu Informasi Pengadilan Lintas Kantor (PILAR)—inisiatif untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum hingga ke tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, turut dibahas rencana kerja sama dalam isu perlindungan hak anak pascaperceraian, khususnya dalam penjaminan nafkah anak, sebagai bentuk kepedulian terhadap isu-isu sosial yang seringkali luput dari perhatian.
“Kami percaya bahwa kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan layanan peradilan yang transparan, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat. Audiensi ini kami harapkan menjadi langkah awal menuju perjanjian kerja sama yang lebih konkret,” ujar Ahmad Edi Purwanto, Ketua PA Tutuyan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Boltim, Oskar Manoppo, S.E., M.M., menyambut positif berbagai inisiatif dari PA Tutuyan dan menyatakan kesiapan Pemkab Boltim untuk mendukung langkah-langkah reformasi layanan hukum.
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh upaya PA Tutuyan dalam meningkatkan kualitas layanan hukum. Inovasi-inovasi tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Daerah untuk mendorong tata kelola yang modern, inklusif, dan berpihak pada masyarakat,” ungkap Bupati.
Bupati Oskar juga menyatakan komitmen Pemkab Boltim untuk mendukung pembangunan Zona Integritas di lingkungan PA Tutuyan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kami siap mendukung transformasi layanan peradilan melalui kolaborasi nyata, termasuk pembahasan MoU dan dukungan kelembagaan lainnya. Kami juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan akses layanan hukum secara bertanggung jawab dan sadar hukum,” tambahnya.
Audiensi ini tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga mempertegas komitmen bersama dalam mewujudkan sistem pelayanan hukum yang berkeadilan, merata, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat akar rumput.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis membangun Boltim sebagai daerah yang tidak hanya unggul dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam membangun kualitas layanan publik yang bermartabat dan berkeadilan hukum.
Peliput : Aminingsih Mustapa
