DetailNews.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar Rapat Tim Kewaspadaan Dini yang berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati, Lantai II Kantor Bupati Boltim, Rabu (13/08/2025). Kegiatan ini melibatkan lintas sektor, termasuk unsur TNI, Polri, Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta unsur intelijen.
Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Boltim, Ahmad Alheid, S.H.I., dan ditutup oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Hendra Tangel, S.H. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas sejumlah isu sensitif yang berpotensi berdampak pada stabilitas keamanan dan perekonomian di daerah.
Dalam paparan yang disampaikan, Danramil mengungkapkan potensi konflik di kawasan pertambangan yang dipicu oleh masuknya pihak luar dengan sikap arogan, penggunaan alat berat tanpa prosedur, serta keberadaan warga negara asing (WNA) tanpa dokumen resmi.
Sementara itu, Kasat Intel Polres Boltim menyoroti fenomena pengibaran bendera One Piece, legalitas keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas), serta pelaksanaan pasar murah yang merupakan hasil kerja sama antara Polri dan Bulog. Kajari Boltim turut menekankan permasalahan tingginya harga beras, tanah terlantar yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) namun tidak dikelola, serta kebutuhan payung hukum terkait retribusi daerah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) melaporkan penyelesaian kasus pemukulan petugas keamanan PT ASA secara kekeluargaan dengan pemberian sanksi internal, sambil menegaskan pentingnya pengawasan terhadap WNA, peningkatan kesejahteraan karyawan, dan penataan regulasi pertambangan.
Satpol PP mengingatkan potensi kebakaran hutan, kasus demam berdarah akibat saluran air yang tersumbat, permasalahan sampah, kenakalan remaja, serta penggunaan knalpot racing yang mengganggu ketertiban. Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) Wilayah Boltim menyoroti konflik pertambangan di wilayah Kilo 5 Molobong dan Tobongon yang berpotensi memengaruhi iklim investasi, serta merekomendasikan pendekatan persuasif dan humanis dalam penertiban pengibaran bendera One Piece.
Rapat sepakat untuk mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:
- Memperluas pengawasan terhadap WNA dan perizinannya.
- Menata regulasi dan izin pertambangan rakyat.
- Menguatkan koordinasi antar pihak dalam mengantisipasi potensi konflik tambang.
- Mengendalikan isu sosial, termasuk pengibaran bendera One Piece dengan pendekatan humanis.
- Memperkuat program pasar murah serta pengendalian harga beras.
Menutup rapat, Asisten I Hendra Tangel menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif.
“Kewaspadaan dini bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi tanggung jawab semua pihak. Sinergi antar instansi akan memastikan potensi konflik dapat dicegah sejak dini, demi stabilitas dan pembangunan Boltim,” tegas Hendra.
Rapat berlangsung dengan lancar dan diwarnai komitmen kuat semua elemen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Peliput : Amingsih Mustapa
