DetailNews.id – Dalam upaya mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar rapat koordinasi bersama Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) serta para tenaga ahli. Rapat berlangsung di ruang pertemuan Kantor Bupati Boltim, Selasa (17/06/2025).
Rapat ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Harris Pratama Sumanta, ST., MT, mewakili Bupati Boltim, Oskar Manoppo, dan disaksikan secara virtual oleh Wakil Bupati Argo V. Sumaiku.
Dalam sambutannya, Harris menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan permukiman di daerah. Ia berharap Pokja PKP dapat bekerja kolaboratif dengan tenaga ahli demi menghadirkan program yang mampu menarik dukungan dari pemerintah pusat.
“Kiranya Pokja ini bisa bekerja sama dengan tenaga ahli untuk kerja tepat, kerja cepat, dan mampu mendobrak program-program strategis dari kementerian, mengingat kondisi keuangan daerah yang masih terbatas,” ujar Harris.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Boltim, Yanto Modeong, ST, meminta penjelasan teknis dari tenaga ahli terkait mekanisme pendataan serta indikator penilaian kawasan kumuh.
“Kami minta agar tenaga ahli dan Pokja PKP bisa memberikan penjelasan rinci tentang teknis pendataan serta indikator yang digunakan, agar pemetaan kawasan kumuh di Boltim bisa segera rampung,” tegas Yanto.
Dalam sesi pemaparan, tiga tenaga ahli Marcelo, Rangga, dan Muhammad Farid menjelaskan bahwa penilaian kawasan kumuh akan mengacu pada tujuh aspek utama, yaitu: Kondisi jalan lingkungan, Ketersediaan air bersih, Sistem drainase, Sarana pengelolaan sampah, Fasilitas sanitasi (jamban), Perlindungan terhadap kebakaran dan Kepadatan bangunan permukiman.
Selain itu, mereka juga menambahkan indikator tambahan seperti status kepemilikan lahan, potensi ekonomi lokal, tingkat partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial-budaya, khususnya bagi masyarakat petani dan nelayan. Tata letak pemukiman apakah berada di tepi jalan utama atau tersembunyi di belakang deretan rumah juga menjadi bahan penilaian.
“Pendataan akan mengacu pada delineasi yang sudah tersedia dan akan diperkuat melalui pengisian kuesioner lapangan,” terang Marcelo.
Untuk mendukung percepatan pemetaan, para tenaga ahli akan menyusun timeline dan skedul kerja yang terstruktur. Pelaksanaan survei lapangan akan dilakukan oleh tenaga ahli dengan dukungan Pokja PKP dan OPD terkait.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Perkimtan, PU, Bappeda, DLH, Dinsos, Dinkes, Diskominfo, BPBD, serta Bagian Hukum dan Pembangunan Setda. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat penyusunan peta kawasan kumuh Boltim sebagai dasar pengajuan program strategis ke kementerian terkait.
Dengan pelibatan semua pihak, Pemkab Boltim menegaskan komitmennya dalam menyediakan permukiman yang layak, sehat, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Peliput : Aminingsih Mustapa
