DetailNews.id, Kaur – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu melaksanakan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun Anggaran 2026 pada Pemerintah Kabupaten Kaur, sebagai langkah memastikan perencanaan dan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, efisien, serta akuntabel.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (10/3/2026) di ruang kerja Bupati Kaur. Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, Dr. Nasrur Rahman, S.Hut., M.Si., serta dihadiri pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Sugimulyo, menyampaikan bahwa di tengah kondisi penurunan Transfer ke Daerah (TKD), pemerintah daerah perlu mengoptimalkan serta memfokuskan penganggaran pada lima sektor prioritas. Kelima sektor tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, peningkatan layanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, serta ketahanan pangan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap penguatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan.
Menurut Sugimulyo, kondisi fiskal yang semakin menantang menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penajaman terhadap program dan kegiatan, sehingga belanja daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Diperlukan komitmen serta dukungan penuh dari kepala daerah dan seluruh jajaran perangkat daerah agar target pembangunan pada lima sektor prioritas tersebut dapat tercapai secara optimal,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos., M.A.P., yang didampingi Wakil Bupati Abdul Hamid, S.Pd.I., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kaur terus melakukan perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan pada lima sektor prioritas tersebut. Pemerintah daerah juga siap mendukung serta berkolaborasi dengan BPKP agar perencanaan dan penganggaran daerah semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Bupati, evaluasi yang dilakukan BPKP bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga belanja daerah benar-benar berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Evaluasi ini supaya Kabupaten Kaur bisa lebih baik dalam perencanaan pembangunan di daerah, termasuk di bidang pendidikan, penanganan stunting, dan ketahanan pangan,” ungkapnya.
Bupati juga berharap evaluasi tersebut dapat memberikan masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Kaur ke depan.
“Dengan adanya evaluasi ini kami berharap dapat memberikan nilai positif serta masukan yang konstruktif, sehingga pembangunan di Kabupaten Kaur ke depan dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Bupati.*
Peliput : Edo Roles
