DetailNews.id, Bitung – Pemerintah Kota Bitung menggelar Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Tahun 2025 di lantai empat Kantor Wali Kota, Rabu (4/12). Rapat tersebut dipimpin Wali Kota Bitung Hengky Honandar, SE, bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka, serta dihadiri seluruh jajaran perangkat daerah.
Dalam evaluasi tersebut terungkap bahwa sebagian besar penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 difokuskan pada pembayaran hutang dari periode sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada belum dilantiknya perangkat lingkungan seperti pala dan RT, serta terbatasnya pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan.
“Kenapa sampai saat ini perangkat lingkungan belum dilantik dan pembangunan belum maksimal? Karena Pemkot masih harus membayar hutang dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Wali Kota Honandar.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban keuangan tersebut menjadi prioritas agar stabilitas fiskal daerah dapat dipulihkan. Dengan demikian, proses pembangunan di Kota Bitung dapat berjalan optimal mulai tahun depan.
“Saya bersama Wakil Wali Kota berkomitmen menuntaskan seluruh hutang agar pada 2026 Pemkot kembali berada di rel yang seharusnya dan program pembangunan dapat berjalan maksimal,” tambahnya.
Honandar juga mengungkapkan adanya tantangan baru berupa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp153,19 miliar pada tahun anggaran 2026. Kondisi ini diprediksi berdampak pada ritme pembangunan daerah.
“Dengan posisi keuangan seperti ini, pembangunan besar kemungkinan baru berjalan penuh di tahun 2027. Namun jika seluruh perangkat bekerja maksimal, percepatan sudah bisa tampak pada pertengahan 2026,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka melaporkan bahwa realisasi anggaran hingga November 2025 telah mencapai 87 persen. Ia menyoroti masih adanya perangkat daerah yang masuk kategori kuning dan merah dalam penyerapan anggaran.
“Saya minta seluruh OPD bekerja optimal untuk mengejar target hingga 100 persen,” tegasnya.
Maringka juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal yang profesional, termasuk koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), untuk mencegah munculnya hambatan administrasi maupun teknis.
“Jika ada kendala, jangan dibiarkan. Silakan konsultasi agar segera ditemukan solusi dan diselesaikan,” pesannya.
Berdasarkan laporan Kepala Bagian Pembangunan, Marsmelda Sidangoli, dari total pagu anggaran sekitar Rp800 miliar, realisasi hingga November mencapai Rp588.029.673.209,20 atau setara 87 persen. Dari data tersebut, lima perangkat daerah tercatat telah mencapai realisasi di atas 85 persen, sementara lima lainnya masih berada di bawah 63 persen dan diminta melakukan percepatan.
Pemerintah Kota Bitung menegaskan bahwa langkah penyelesaian beban keuangan masa lalu merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat fondasi fiskal daerah, sehingga pembangunan ke depan dapat berjalan lebih stabil, efektif, dan berkelanjutan.
Peliput : Ical
