DetailNews.id, Kotamobagu – Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menerima kunjungan Kanwil Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membahas program strategis 2026, termasuk penguatan pemahaman HAM bagi ASN, pengembangan Desa Sadar HAM, serta penyusunan regulasi daerah berperspektif HAM.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota, Jumat (20/2/2026), turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sahaya S. Mokoginta, serta Kepala Bagian Hukum, Rendra Dilapanga. Rombongan Kanwil HAM dipimpin oleh Kepala Kanwil HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, bersama sejumlah pejabat dan staf.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah program prioritas Kanwil HAM, termasuk penguatan pemahaman HAM bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan, guna memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip hak asasi manusia.
Program penguatan HAM bagi masyarakat juga menjadi fokus, dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari negara. Tak kalah penting, rencana pengembangan Desa Sadar HAM akan dilaksanakan di Desa Kopandakan untuk menciptakan desa yang responsif terhadap pemenuhan dan perlindungan HAM.
Di sisi regulasi, Pemkot Kotamobagu bersama Kanwil HAM akan mendorong penyusunan serta evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Perda berperspektif HAM, agar setiap kebijakan daerah selaras dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak warga.
Wali Kota Weny Gaib menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan HAM di semua sektor.
“Pemerintah Kota Kotamobagu siap bersinergi dengan Kanwil HAM untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” ujarnya.
Senada, Sahaya S. Mokoginta menilai program penguatan HAM sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Penguatan pemahaman HAM bagi ASN menjadi sangat penting, agar setiap kebijakan dan pelayanan benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan, non-diskriminasi, serta perlindungan hak masyarakat,” ungkapnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Pemkot Kotamobagu dan Kanwil HAM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, inklusif, dan berperspektif HAM pada 2026.*
Peliput : Owen/Yardi
