DetailNews.id, Kotamobagu – Pemerintah Kota Kotamobagu memastikan ketersediaan BBM, gas elpiji, dan kebutuhan pokok menjelang Nataru 2025-2026 dengan melakukan inspeksi lapangan yang dipimpin Asisten II Pemkot Kotamobagu, Adnan Masinae, Selasa (23/12/2025).
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pemantauan dan inspeksi langsung di lapangan yang dipimpin Asisten II Pemkot Kotamobagu, Adnan Masinae, didampingi Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kotamobagu, Selasa (23/12/2025).
Rombongan menyasar sejumlah SPBU, pangkalan gas elpiji, serta pasar tradisional di wilayah Kota Kotamobagu. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan mengantisipasi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat menjelang momentum Nataru.
Menurut Asisten II Pemkot Kotamobagu, kegiatan ini merupakan langkah preventif pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Tadi kami memantau SPBU Pontodon yang belum beroperasi. Setelah dikonfirmasi ke Pertamina, kuota telah ditambah untuk persiapan Nataru, khususnya atas permintaan Wali Kota agar masyarakat dapat terlayani. Ada juga pelayanan jam malam di SPBU, namun masih perlu klarifikasi lebih lanjut,” ujar Adnan Masinae.
Ia menambahkan, tingginya antrean solar di SPBU disebabkan kapasitas penampungan yang terbatas, bukan kekurangan kuota. Pemerintah daerah telah menggelar rapat dengan pemilik SPBU untuk menambah daya tampung.
Untuk ketersediaan gas elpiji, Adnan memastikan stok di Kota Kotamobagu aman, bahkan telah ditambah 60 persen dari kuota sebelumnya. Pemerintah daerah bersama Forkopimda juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah pangkalan elpiji.
“Kadang terlihat seolah langka karena masyarakat panik dan menimbun. Padahal sebenarnya ketersediaan BBM dan gas elpiji untuk Nataru masih aman,” tegasnya.
Terkait harga sembako, Adnan menyebut harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan bawang di pasar masih relatif stabil dan belum menunjukkan lonjakan signifikan. Ia menegaskan, jika ditemukan indikasi pelanggaran, pemerintah daerah tidak akan segan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Peliput : Owen Bangki/Yardi Harun
