DetailNews.id, Sulut – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) memainkan peran strategis dalam proses relokasi permanen 281 warga Pulau Ruang, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang terdampak erupsi Gunung Ruang ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Ratusan warga yang tiba di Pelabuhan Torosik, Kecamatan Pinolosian Timur, Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 11.00 WITA tersebut merupakan kloter pertama relokasi permanen ke hunian tetap di Desa Modisi. Proses ini merupakan bagian dari kebijakan terpadu penanganan pascabencana yang dikoordinasikan antara pemerintah pusat, Pemprov Sulut, serta pemerintah kabupaten terkait.
Sejak fase tanggap darurat hingga tahap relokasi permanen, Pemprov Sulut mengambil peran koordinatif dalam pendataan warga terdampak, verifikasi administrasi kependudukan, hingga sinkronisasi lintas daerah agar proses perpindahan berjalan tertib dan sesuai regulasi.
Selain itu, Pemprov Sulut turut memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Pemkab Kepulauan Sitaro sebagai daerah asal dan Pemkab Bolsel sebagai daerah tujuan relokasi. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kesiapan hunian tetap, layanan dasar, serta keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi warga di lokasi baru.
Dalam proses pemberangkatan dari Pelabuhan Bitung pada Senin (9/2/2026) pukul 21.30 WITA menggunakan dua kapal feri, pemerintah provinsi juga berperan dalam pengawalan teknis serta memastikan aspek keselamatan dan logistik warga selama perjalanan.
Tak hanya itu, Pemprov Sulut turut memastikan bahwa hak-hak warga terdampak tetap terlindungi, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial, serta kepastian administrasi kependudukan pascarelokasi.
Kedatangan warga di Bolsel disambut langsung Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid bersama jajaran pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, dan pemerintah kecamatan serta desa setempat. Relokasi ini menandai dimulainya kehidupan baru bagi para warga Pulau Ruang di wilayah yang dinilai lebih aman dari ancaman erupsi.
Sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Sulut, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci dalam memastikan relokasi berjalan lancar, manusiawi, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat terdampak bencana alam di Sulawesi Utara.*
Peliput : Dade Paputungan
