DetailNews.id, Sulut – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai bagian dari agenda koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Pertemuan berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, dan diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK).
Kunjungan ini difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta evaluasi atas implementasi sejumlah program antikorupsi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur YSK menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan KPK, serta menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk terus meningkatkan integritas birokrasi.
“Kami berkomitmen menjaga integritas dan memperkuat sistem pencegahan korupsi di seluruh perangkat daerah. Pemprov Sulut terbuka terhadap evaluasi, pembinaan, dan perbaikan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” ujar Gubernur YSK.
Pihak KPK menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga guna menutup celah praktik korupsi, terutama dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis turut dibahas, termasuk pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP), pengelolaan data aset daerah, serta peningkatan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KPK dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, disusul sesi foto bersama sebagai simbol sinergi antikorupsi.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan korupsi secara sistemik di tingkat daerah, sekaligus mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di Sulawesi Utara.*
Peliput : Dade Paputungan
