DetailNews.id, Tarakan – Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, di Aula Universitas Terbuka Tarakan, Sabtu (25/10/2025).
Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama antara ICMI Kaltara dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Panitia menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, antara lain Prof. Dr. Yahya Ahmad Zain (Rektor UBT), Usman Afwan, S.E. (Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kaltara), dr. M. Ihya U. Rahawarin (Ketua ICMI Kaltara), serta perwakilan Kementerian.
Mengusung tema “Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Sesuai untuk Diterapkan di Kawasan Perbatasan Negara atau Daerah Transit”, kegiatan ini dihadiri oleh akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, hingga perwakilan media.
Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Utara, Mardiana, menyebut kegiatan ini sangat relevan dengan kondisi geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Momentum kolaborasi antara ICMI, ormas, akademisi, dan masyarakat sipil ini menjadi bentuk perubahan nyata di Kaltara untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
Ia menekankan, penanganan persoalan pekerja migran tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar masalah pekerja migran dapat ditangani secara menyeluruh.
Ketua Pemuda ICMI Kaltara sekaligus Ketua Solidaritas Migran Indonesia dan Perbatasan Kaltara (Sinar), dr. Ihya Ulumuddin Rahawarin, menegaskan bahwa pekerja migran bukan sekadar angka dalam data ketenagakerjaan. Mereka adalah manusia yang memiliki harapan, keluarga, dan peran besar bagi bangsa.
dr. Ihya menjelaskan, Kalimantan Utara merupakan “Beranda Depan” Indonesia, gerbang ribuan pekerja migran yang melintasi perbatasan setiap tahun untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik itu, masih terdapat tantangan berupa praktik penempatan ilegal, rendahnya literasi migran aman, dan lemahnya koordinasi lintas sektor.
“Pemuda tidak boleh absen dalam isu kemanusiaan dan kebijakan publik. Pemuda harus menjadi energi moral, intelektual, dan sosial, bukan hanya menjadi penonton, tetapi agent of change bagi bangsa,” tegasnya.
“Pekerja migran perlu mendapat perlindungan, advokasi dan edukasi. Bukan sekadar urusan hukum atau ekonomi, tetapi soal kemanusiaan dan martabat bangsa di mata dunia,” katanya.
Peliput : Raden
