DetailNews.id, Tarakan – Modus penipuan dengan mencatut identitas pejabat publik kembali mengemuka di Kalimantan Utara. Kali ini, nama dan foto Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ketua DPW Partai NasDem Kaltara, Supa’ad Hadianto, digunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi penipuan melalui aplikasi pesan WhatsApp.
Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, pelaku menghubungi sejumlah warga secara acak dengan mengaku sebagai Supa’ad Hadianto. Pelaku memulai komunikasi dengan panggilan telepon maupun pesan singkat yang terkesan personal, seperti menanyakan kabar, sebelum akhirnya menyampaikan berbagai tawaran yang mencurigakan.
Salah satu modus yang digunakan adalah penawaran penjualan mobil dengan harga jauh di bawah pasaran. Selain itu, pelaku juga menyampaikan janji-janji lain yang bersifat menggiurkan, yang diduga bertujuan memancing kepercayaan korban agar bersedia mentransfer sejumlah uang.
Dari tangkapan layar percakapan yang diterima redaksi, terlihat pelaku menggunakan foto Supa’ad Hadianto sebagai foto profil WhatsApp, sehingga seolah-olah akun tersebut merupakan milik yang bersangkutan.
Namun, sejumlah warga yang dihubungi mengaku curiga karena nomor yang digunakan tidak dikenal dan gaya komunikasi pelaku dinilai tidak lazim. Beberapa warga bahkan mengaku nyaris menjadi korban sebelum akhirnya menyadari bahwa nomor tersebut bukan nomor resmi milik Supa’ad Hadianto.
Saat dikonfirmasi, Supa’ad Hadianto membantah keras keterlibatannya dan memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan oleh pelaku merupakan kebohongan.
“Itu sama sekali tidak benar. Saya tidak pernah menawarkan penjualan mobil atau menjanjikan apa pun kepada siapa pun. Ini murni tindakan kriminal penipuan yang mencatut nama dan foto saya,” kata Supa’ad Hadianto, Selasa (6/1/2026).
Ia menegaskan, dalam menjalankan aktivitasnya sebagai anggota DPRD maupun ketua partai, dirinya tidak pernah menggunakan nomor pribadi untuk menawarkan bantuan, barang, ataupun transaksi dalam bentuk apa pun.
“Saya mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya jika menerima pesan atau telepon yang mengatasnamakan saya, apalagi jika disertai permintaan atau tawaran yang mencurigakan. Jangan dilayani, segera blokir,” tegasnya.
Kasus ini menambah daftar panjang penipuan digital dengan modus pencatutan identitas pejabat publik yang marak terjadi belakangan ini. Praktik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencemarkan nama baik pejabat yang identitasnya disalahgunakan.
Masyarakat pun diimbau untuk selalu melakukan verifikasi berlapis sebelum mempercayai informasi, terutama yang berkaitan dengan penawaran barang, bantuan, atau permintaan uang. Jika menemukan indikasi penipuan serupa, warga diminta untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib agar dapat ditindaklanjuti.
Peliput: Raden
