DetailNews.id – Langkah strategis dalam memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama DPRD Boltim. Melalui Rapat Paripurna Tingkat II, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Momentum ini menjadi penanda komitmen kuat daerah dalam menata ulang pengelolaan aset secara profesional dan bertanggung jawab. Perda ini diyakini akan menjadi kerangka hukum yang mendorong pengelolaan barang milik daerah lebih efisien, tertib, dan transparan.
Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Argo V. Sumaiku yang mewakili Bupati Oskar Manoppo, menyampaikan sambutan resmi pemerintah. Ia menegaskan, Perda ini bukan sekadar dokumen hukum, tetapi alat transformasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih modern.
“Perda ini tidak terlepas dari komitmen seluruh anggota DPRD yang mendukung penuh upaya pemerintah daerah meningkatkan tata kelola barang milik daerah,” ujar Argo.
Pemerintah Boltim menyadari bahwa tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi regulasi, bukan hanya penyusunannya. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta untuk segera menindaklanjuti Perda ini dengan pembentukan sistem administrasi aset yang tertib, terdata, dan terdokumentasi dengan baik.
“Implementasi regulasi ini harus berjalan optimal, guna menunjang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Barang milik daerah bukan sekadar aset pasif, tetapi merupakan instrumen vital dalam menunjang berbagai layanan publik dari kantor pemerintahan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan. Dengan adanya Perda ini, Boltim berharap seluruh aset bisa dikelola secara produktif, berdaya guna, dan tidak disalahgunakan.
“Jika pengelolaan aset tidak tertib, maka bisa berujung pada pemborosan anggaran, kehilangan potensi PAD, hingga munculnya celah korupsi,” ujar salah satu pejabat OPD usai rapat.
Melalui regulasi ini, Pemkab Boltim juga ingin memastikan bahwa seluruh barang milik daerah memiliki status hukum yang jelas, pencatatan yang akurat, serta terbuka bagi audit dan pengawasan publik.
Penetapan Perda ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif di Boltim berjalan harmonis dan visioner. DPRD tidak hanya menjadi mitra pengawas, tetapi juga turut menginisiasi kebijakan strategis untuk memperkuat pemerintahan daerah.
Dalam jangka panjang, penerapan Perda ini akan berdampak pada:
- Meningkatkan efisiensi penggunaan aset publik.
- Menghindari konflik kepemilikan dan penggunaan lahan/barang.
- Mendukung transparansi anggaran dan pengadaan.
- Meningkatkan nilai aset dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Menuju Pemerintahan Daerah yang Modern dan Profesional
Penetapan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi sinyal kuat bahwa Boltim terus berbenah, tidak hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari pilar-pilar tata kelola yang menyentuh jantung birokrasi.
Dengan payung hukum ini, Boltim menargetkan terwujudnya pemerintahan yang efisien dalam penggunaan sumber daya, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap aset yang dikuasai, baik kepada rakyat maupun kepada lembaga pengawas.
Langkah ini menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya soal proyek, tapi juga soal membangun sistem yang kuat dan bersih yang menjadi warisan berharga bagi generasi masa depan.
Peliput : Amingsih Mustapa
