DetailNews.id – Menanggapi dinamika dan respons publik yang meningkat dalam beberapa hari terakhir, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya menyampaikan pernyataan resmi dari Istana Merdeka, Minggu (31/08/2025). Dalam pernyataan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Langkah tersebut diambil usai Presiden menggelar pertemuan tertutup bersama sejumlah tokoh penting, termasuk ketua umum partai politik serta pimpinan DPR dan MPR.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari CNN Indonesia.
Presiden juga menekankan bahwa para pimpinan fraksi di DPR telah diminta untuk mengingatkan seluruh anggota agar lebih peka terhadap aspirasi masyarakat dan senantiasa berpihak kepada kepentingan publik.
Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat dialog, Presiden Prabowo meminta pimpinan DPR untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan masyarakat. Ia mendorong agar tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil lainnya diundang secara langsung untuk menyampaikan pandangan dan tuntutan mereka kepada lembaga legislatif.
“Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, tokoh yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” tegasnya.
Prabowo memastikan bahwa tuntutan masyarakat akan ditindaklanjuti secara konkret. Ia juga mengimbau kepada berbagai kalangan yang memiliki aspirasi untuk mengirim delegasi resmi ke DPR RI agar proses penyampaian pendapat berlangsung secara tertib dan terarah.
Pernyataan ini datang di tengah meningkatnya kritik publik terhadap kebijakan DPR yang dianggap tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dan prioritas kerja.
Dengan langkah ini, pemerintah dan DPR diharapkan dapat memperbaiki citra lembaga negara serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Peliput : Agung Cakra
