DetailNews.id, Tanjung Selor – Keberhasilan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam mengusulkan peningkatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat Kaltara kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Selasa (24/2), mendapat apresiasi dari berbagai pihak di daerah.
Salah satunya datang dari Komisaris Perumda Benuanta Kaltara Jaya (BKJ), Alkindi Bilfaqih, yang menilai langkah Gubernur Zainal A. Paliwang sebagai bentuk komitmen nyata dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program rumah subsidi di wilayah perbatasan.
Menurut Alkindi, Gubernur Kaltara merupakan sosok pemimpin yang konsisten dan tidak pernah berhenti memikirkan nasib rakyatnya. Hal tersebut terlihat dari upaya aktif pemerintah daerah dalam menjalin komunikasi dan lobi strategis dengan pemerintah pusat guna menghadirkan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mengungkapkan bahwa rencana bantuan 2.000 unit rumah subsidi di Kalimantan Utara merupakan hasil diskusi panjang bersama gubernur beberapa waktu lalu. Dalam proses tersebut, ia turut memberikan sejumlah informasi dan masukan agar pemerintah daerah bersikap proaktif dengan “menyambut bola” terhadap peluang program pusat.
“Pak Gubernur memiliki kepiawaian dalam melakukan lobi dan meyakinkan elit di tingkat nasional. Alhamdulillah, dalam pertemuan dengan Menteri PKP, Bapak Maruarar Sirait, Kaltara mendapatkan dukungan bantuan 2.000 unit rumah subsidi,” ujar Alkindi Bilfaqih yang juga Ketua Umum Gerakan Masyarakat Optimis Dan Yakin (GEMOY), Rabu (25/2/26).
Alkindi menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari program nasional pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat.
Ia juga menilai bahwa banyak program prioritas pemerintah pusat yang sebenarnya telah berjalan, namun belum tersosialisasi secara maksimal di tengah dinamika informasi dan opini publik yang berkembang, termasuk di media sosial.
Lebih lanjut, Alkindi menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tetap fokus pada jalur pembangunan dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik. Komitmen tersebut, kata dia, tercermin dari pencanangan program perumahan daerah meski kemampuan fiskal daerah masih terbatas.
“Keuangan daerah tentu memiliki keterbatasan. Dengan adanya subsidi dari pemerintah pusat, 2.000 unit rumah ini akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” katanya.
Ia berharap program rumah subsidi tersebut dapat segera direalisasikan dan menjadi solusi konkret atas kebutuhan perumahan di Kalimantan Utara, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Ini langkah strategis untuk rakyat. Bravo Kalimantan Utara,” tutup Alkindi sekaligus Pengasuh Yayasan Alhikam Cinta Indonesia.
Peliput: Raden
