DetailNews.id, Tarakan — Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara terus memperkuat strategi pengembangan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) seiring meningkatnya jumlah pengguna dan merchant.
Berdasarkan data hingga Desember 2025, jumlah pengguna QRIS di Kaltara telah menyentuh angka 131.000 pengguna. Angka ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,1% dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan adopsi dinilai membawa tantangan baru, terutama dalam menjaga laju pertumbuhan transaksi dan perluasan literasi sistem pembayaran digital.
Kepala Perwakilan BI (KPwBI) Kalimantan Utara, Hasiando G. Manik, mengatakan bahwa fase awal implementasi QRIS relatif lebih mudah karena basis pengguna masih terbatas. Namun, ketika adopsi semakin meluas, kompleksitas pengelolaan dan penguatan ekosistem juga ikut meningkat.
KPwBI Kaltara mencatat masih ada selisih potensi yang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif di Kaltara yang mencapai sekitar 392.000 jiwa. Namun, tantangan geografis seperti wilayah kepulauan dan luasnya kabupaten dengan kepadatan penduduk rendah menjadi faktor yang harus dihadapi dalam akselerasi digitalisasi ini.
Sektor pelaku usaha atau merchant juga mengalami kenaikan signifikan. Pada akhir 2025, jumlah merchant yang menyediakan layanan QRIS mencapai 112.826 unit, tumbuh 18,3% dari posisi tahun 2024 yang berjumlah 95.369 unit.
“Ketika pengguna dan merchant makin banyak, tentu tantangannya berbeda. Tapi sejauh ini pertumbuhan QRIS masih positif, bahkan mendekati 10 persen,” ujar Hasiando G Manik Jum’at (30/1/26) di Sidi Room Hotel Tarakan Plaza, Tarakan saat pertemuan bersama awak media.
Memasuki 2026, KPwBI Kaltara menyiapkan sejumlah inovasi program untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut. Salah satu strategi yang akan didorong adalah kolaborasi dengan lembaga, institusi, serta jaringan ritel, guna meningkatkan frekuensi penggunaan QRIS dalam transaksi ritel harian.
Insentif berbasis program juga tengah disiapkan, antara lain melalui pemberian hadiah, doorprize, dan kompetisi, baik bagi pengguna maupun merchant. Skema ini diharapkan dapat mendorong peningkatan volume transaksi sekaligus memperluas basis pengguna aktif.
“Bagi pengguna, akan ada insentif saat bertransaksi menggunakan QRIS di ritel. Untuk merchant, bisa dibuat kompetisi antar-pelaku usaha dalam meningkatkan transaksi QRIS,” jelasnya.
Selain sosialisasi berskala besar, KPwBI Kaltara juga mengarahkan pendekatan yang lebih spesifik ke institusi dan ritel di wilayah kabupaten, menyasar daerah dengan tingkat literasi digital yang masih terbatas.
Langkah ini sekaligus untuk menjawab resistensi sebagian masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai.
Hasiando menambahkan, salah satu persepsi yang masih keliru di masyarakat adalah anggapan bahwa setiap transaksi QRIS selalu dikenakan biaya tambahan. Padahal, ketentuan BI menetapkan Merchant Discount Rate (MDR) 0 persen untuk usaha mikro.
“Untuk usaha mikro, dibawah nilai 500rb tidak ada biaya MDR. Jika ada tambahan biaya yang dibebankan ke konsumen, itu tidak dibenarkan,” tegasnya.
Dari sisi target nasional, Bank Indonesia membidik 20 juta volume transaksi QRIS pada 2026. Secara internal, pertumbuhan transaksi diharapkan dapat meningkat hingga 20–25 persen pada tahun-tahun berikutnya, seiring penguatan ekosistem pembayaran digital.
“Target akan terus naik. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus berinovasi agar masyarakat semakin teredukasi, percaya, dan aktif menggunakan QRIS,” kata Hasiando.
Dengan penguatan inovasi dan literasi, KPwBI Kaltara optimistis QRIS dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong inklusivitas keuangan serta mempercepat transformasi ekonomi digital di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.
Peliput: Raden
