DetailNews.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menerima penghargaan sebagai daerah yang berperan aktif dalam penyusunan produk hukum pada puncak peringatan Hari Pengayoman ke-80, yang digelar di Halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (22/08/2025).
Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, hadir mewakili pemerintah daerah dalam kegiatan yang mengusung tema “Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan”. Kegiatan diawali dengan upacara bendera pukul 07.30 WITA dan dihadiri oleh pejabat lintas instansi, jajaran pemerintahan kabupaten/kota, serta unsur Forkopimda se-Sulawesi Utara.
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Boltim dalam membangun sistem regulasi daerah yang taat asas, berkualitas, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah, khususnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Boltim, yang tanpa lelah mendukung penyusunan regulasi yang berpihak pada masyarakat,” ujar Wakil Bupati Argo Sumaiku usai menerima penghargaan.
Argo menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbolis, melainkan menjadi pemicu bagi Pemkab Boltim untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip negara hukum.
“Ini bukti bahwa Pemkab Boltim serius mendukung agenda reformasi hukum nasional. Kami ingin setiap regulasi yang lahir dari daerah ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Capaian tersebut, lanjut Argo, tak lepas dari kepemimpinan Bupati Oskar Manoppo, yang bersama dirinya terus mendorong hadirnya sistem pemerintahan yang profesional, responsif, dan melibatkan partisipasi publik dalam setiap proses kebijakan.
Peringatan Hari Pengayoman ke-80 bukan hanya seremoni tahunan, tetapi menjadi momen penting yang dimanfaatkan Kemenkumham untuk mengajak semua pihak menjaga integritas hukum nasional. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun, dalam sambutannya mengapresiasi pemerintah daerah yang konsisten mendukung penguatan sistem hukum dari tingkat lokal.
“Peran daerah seperti Boltim patut diapresiasi. Ini membuktikan bahwa reformasi hukum bisa dimulai dari bawah, dan akan berdampak besar jika terus dikawal bersama,” ujar Ronald.
Ia menambahkan, kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan Kemenkumham adalah bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga warisan hukum bangsa dan mempercepat reformasi struktural dalam bidang perundang-undangan.
Hari Pengayoman ke-80 tahun 2025 pun menjadi tonggak penting bagi Boltim, menegaskan peran aktifnya dalam membangun sistem pemerintahan berbasis hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Peliput : Amingsih Mustapa
