DetailNews.id, Kerinci – Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama unsur Forkopimda dan pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aula Hotel Grand Kerinci, Senin (11/08/2025). Rakor ini dilaksanakan guna mencari solusi atas konflik pembangunan pintu air Danau Kerinci yang dibangun oleh PT. Kerinci Merangin Hidro (KMH), dan dihadiri oleh berbagai pihak penting.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Karo Ops Polda Jambi, Dir Intelkam Polda Jambi, Bupati Kerinci, Kapolres Kerinci, perwakilan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Kodim 0417 Kerinci, serta Humas PT. KMH bersama perwakilan masyarakat dari Desa Pulau Pandan dan Desa Karang Pandan.
Dalam Rakor yang berlangsung secara kondusif ini, Tim Terpadu berhasil merumuskan beberapa kesepakatan penting yang ditandatangani bersama, antara lain:
- Perwakilan masyarakat yang diwakili oleh Bapak Nanang Sudayana menyampaikan tuntutan kompensasi sebesar Rp300 juta per kepala keluarga (KK). Namun, pihak PT. KMH melalui Humas-nya, Bapak Aslori, menyatakan bahwa perusahaan tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut. PT. KMH hanya dapat menyanggupi kompensasi sebesar Rp5 juta per KK. Penyaluran kompensasi ini akan difasilitasi oleh Tim Terpadu Kabupaten Kerinci dan ditargetkan selesai paling lambat tanggal 19 Agustus 2025.
- PT. KMH berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dari dampak yang ditimbulkan selama pelaksanaan dan operasional Regulating Weir (pintu air) di Danau Kerinci.
- Masyarakat Desa Pulau Pandan dan Karang Pandan diwajibkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama berlangsungnya proses pembukaan pintu air dan operasional Regulating Weir milik PT. KMH.
Di tempat terpisah, Ketua Tim Terpadu yang juga merupakan Bupati Kerinci, Monadi, menyampaikan harapannya kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga situasi yang kondusif dan tidak mudah terprovokasi.
“Kami berharap ke depan kondisi Kamtibmas tetap kondusif, terutama di wilayah Pulau Pandan dan Karang Pandan. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan. Mari kita dukung bersama pembangunan demi kemajuan Kerinci ke depan,” ujar Bupati Monadi.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan konflik sosial yang sempat terjadi dapat mereda, serta pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Kerinci dapat terus berjalan sesuai dengan rencana.
Peliput : Kamrahadi
