DetailNews.id — Nama Revan Saputra Bangsawan (RSB) belakangan ramai diperbincangkan publik, terutama terkait keterlibatannya dalam rencana pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Gorontalo. Menanggapi hal tersebut, RSB akhirnya angkat bicara.
Dalam keterangannya, RSB menyatakan dukungan penuh terhadap terbitnya WPR di Gorontalo, sebagai solusi agar masyarakat dapat melakukan aktivitas pertambangan secara legal dan berkelanjutan.
“Saya memang banyak berperan di balik layar, tapi saya berkomitmen untuk mengawal proses ini secara sungguh-sungguh, baik secara moril maupun materil. Tujuannya jelas: demi manfaat nyata bagi masyarakat Gorontalo,” ujar RSB, Selasa (17/6/2025).
Ia mengungkapkan bahwa inisiatif pembentukan WPR telah lama dibahas bersama sejumlah kepala daerah, termasuk para bupati, Gubernur Gorontalo, hingga Ketua DPRD Provinsi. RSB berharap proses tersebut segera rampung dan memberi dampak langsung bagi masyarakat penambang.
Dukungan terhadap RSB juga datang dari berbagai pihak. Mantan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan pentingnya percepatan pengurusan dokumen WPR.
“Kami ingin sumber daya alam Gorontalo memberikan manfaat nyata. Perusahaan yang memiliki izin harus segera beroperasi agar hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” ucap Gusnar.
Senada, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, turut mengapresiasi peran RSB dalam inisiasi pembentukan WPR.
“Kami mendukung langkah Pak Revan yang telah mengawal proses ini. WPR adalah solusi strategis untuk memberi masyarakat akses legal dalam mengelola sumber daya alamnya, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” jelas Thomas.
Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, juga menyampaikan hal serupa. Ia mengakui adanya kolaborasi dengan RSB dalam mempercepat realisasi WPR.
“Kami berharap masyarakat Bone Bolango bisa segera mendapat manfaat langsung dari potensi tambang melalui mekanisme resmi dan transparan,” kata Ismet.
Meski dikenal sebagai pengusaha, kehadiran RSB di Gorontalo lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang mendorong terciptanya regulasi yang pro-rakyat. RSB menyatakan, selama proses pengurusan WPR, dirinya akan selalu terbuka untuk membantu, kapan pun dibutuhkan.
“Mari kita wujudkan WPR agar sumber daya alam bisa dirasakan masyarakat luas. Jika ada hal yang harus saya bantu, saya akan bantu sepenuh hati,” tutup RSB.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya membuka ruang legalitas bagi masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif di sektor pertambangan, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah yang dikenal sebagai Serambi Madinah tersebut.
Peliput : Dayat Gumalangit
