DetailNews.id, Nunukan – Sarasehan Perbatasan bertema sinkronisasi pengelolaan tapal batas negara dan daerah digelar di Say’n Cafe dan Resto, Kabupaten Nunukan, Jumat (27/3/2026). Forum ini membahas kepastian hukum hingga percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Kegiatan diikuti berbagai elemen, mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Nunukan, BEM Sekolah Tinggi Nunukan, LMND, GMNI, KNPI, hingga organisasi kepemudaan lainnya.
Mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Nunukan, Muhammad Amin, mengatakan isu perbatasan selalu relevan dan dinamis.
“Pembahasan wilayah perbatasan tidak pernah selesai. Selalu berkembang, baik dari sisi sosial masyarakat maupun regulasi negara,” ujarnya.
Ia menyebut, dalam satu dekade terakhir pemerintah mulai memberi perhatian lebih pada kawasan perbatasan. Namun, sejumlah persoalan masih membayangi, seperti kesenjangan pembangunan hingga keterbatasan akses.
“Pemda terus mendorong pembangunan melalui subsidi ongkos angkut, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan sarana prasarana. Tapi, partisipasi masyarakat juga penting,” tambahnya.
Pelaksana kegiatan, Kristianto Triwibowo, mengatakan sarasehan ini jadi ruang merumuskan solusi konkret. Sejumlah isu krusial mengemuka, seperti peningkatan status jalan menjadi nasional hingga kebutuhan anggaran yang lebih proporsional.
“Kondisi di lapangan masih penuh tantangan. Akses sulit, bahkan warga harus melewati jeram dan jalan berlumpur untuk mencapai wilayah tertentu,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung perlunya penguatan kelembagaan pengelolaan perbatasan, bahkan diusulkan setingkat kementerian.
Menurutnya, forum ini diharapkan membuka ruang literasi publik sekaligus transparansi program pemerintah daerah.
“Sudah saatnya wilayah perbatasan jadi prioritas nasional. Kami siap mengawal demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sarasehan ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis guna mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Peliput: Raden
