DetailNews.id, Sulut – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Praseno Hadi yang akrab disapa TG, menyoroti masih rendahnya serapan anggaran oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulut hingga triwulan keempat tahun anggaran berjalan.
“Masih ada uang kas daerah yang belum dibelanjakan oleh beberapa OPD yang capaiannya masih di bawah, seperti Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan. Biasanya pengajuan proyek fisik atau kontraktual dilakukan saat progresnya sudah 100 persen, baru ditagih. Padahal sebelumnya sudah diberikan uang muka,” jelas TG, Senin (20/10/2025).
Menurutnya, pola pelaksanaan kegiatan kontraktual yang menunggu pekerjaan selesai sepenuhnya sebelum mengajukan pembayaran turut mempengaruhi lambatnya penyerapan anggaran.
Lima OPD dengan Realisasi Anggaran Tertinggi:
- Badan Penghubung Daerah Sulut – 72%
- Dinas Kehutanan Daerah Sulut – 70%
- Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Sulut – 69%
- Dinas Kesehatan Daerah Sulut – 68%
- Dinas Lingkungan Hidup Daerah Sulut – 67%
Sementara itu, sejumlah OPD tercatat masih memiliki tingkat serapan anggaran yang rendah dan menjadi perhatian pemerintah provinsi.
Lima OPD dengan Realisasi Anggaran Terendah:
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut – 47,56%
- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah Sulut – 47,23%
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sulut – 45,34%
- Dinas Perumahan dan Permukiman Daerah Sulut – 40%
- Dinas Kebudayaan Daerah Sulut – 22%
TG menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran, khususnya pada OPD yang menangani proyek strategis, guna mendukung kelancaran pembangunan daerah serta optimalisasi manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulut pun mendorong agar OPD mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan, serta mematuhi aturan tata kelola keuangan yang berlaku, agar serapan anggaran berjalan seimbang dengan output yang dihasilkan.*
Peliput : Dade Paputungan
