DetailNews.id, Tarakan – Momen reses perdana tahun 2026 Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supa’ad Hadianto, mengaku merasakan tingginya antusiasme warga yang ingin bertemu langsung dengan wakil rakyat di daerah pemilihan Tarakan.
“Ini pertama kali saya melaksanakan reses di Komplek Perumahan Intarca. Terlihat sekali ada nuansa kerinduan masyarakat untuk bertemu anggota DPRD yang mereka pilih. Sejak awal hingga akhir kegiatan, warga tetap mengikuti dengan antusias,” ujarnya di Joglo Perumahan Intarca, RT 10, Juata Permai, Tarakan Utara, Selasa (17/2/2026).
Kegiatan reses ini dihadiri pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, tokoh masyarakat, ketua-ketua RT, pelaku UMKM, dan warga yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi.
Supa’ad Hadianto yang mempunyai tagline “Senantiasa Hadir” (SH), menjelaskan sebagian besar aspirasi yang disampaikan warga berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan. Mulai dari perbaikan jalan, dukungan kegiatan ekonomi UMKM dan koperasi, fasilitas kebersihan seperti mesin potong rumput dan mobil sampah roda tiga, hingga usulan pembangunan pendopo yang dinilai sudah tidak layak.
Menurutnya, seluruh aspirasi tersebut akan dibawa ke dalam pembahasan program pemerintah provinsi, baik pada APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni 2027, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Supa’ad juga mengakui kondisi fiskal daerah saat ini sedang menghadapi tekanan. Ia menyebut APBD Provinsi Kaltara mengalami penurunan signifikan sehingga berdampak pada efisiensi anggaran.
“APBD kita sedang tidak baik-baik saja karena terjadi penurunan anggaran yang cukup besar. Namun pemerintah dan DPRD tetap berjuang agar pembangunan yang menjadi aspirasi masyarakat bisa diakomodasi, baik melalui reses, musrenbang, maupun program yang sudah dirancang dalam RPJMD lima tahun ke depan,” katanya.
Selain infrastruktur lingkungan, warga juga mengusulkan pembukaan kembali rute kapal Pelni langsung Tarakan–Surabaya yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Menanggapi hal tersebut, Supa’ad menyatakan akan mendorong usulan tersebut melalui jalur politik dan koordinasi dengan pemerintah pusat, mengingat kewenangan transportasi laut berada di tingkat pusat dan BUMN.
“Informasinya, Gubernur sudah mengusulkan ke pemerintah pusat melalui BUMN. Kami di DPRD tentu akan mendukung dan mendorong melalui fraksi NasDem di tingkat pusat agar rute Tarakan–Surabaya bisa dibuka kembali. Transportasi laut ini menjadi kebutuhan primer masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai kapal Pelni menjadi alternatif transportasi paling ekonomis dibandingkan pesawat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Pengadilan Hubungan Industrial
Dalam reses itu, Supa’ad juga menyinggung pentingnya percepatan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kaltara. Menurutnya, usulan pembentukan PHI sebelumnya telah diajukan Gubernur ke Mahkamah Agung dan perlu didorong percepatannya.
Hal ini dinilai krusial seiring meningkatnya jumlah tenaga kerja di Kaltara, terlebih dengan hadirnya kawasan industri KIPI yang diproyeksikan membuka ribuan lapangan kerja.
“Pertambahan jumlah pekerja semakin besar, apalagi dengan hadirnya kawasan industri. Maka keberadaan PHI di Kaltara menjadi kebutuhan mendesak. DPRD akan kembali mengingatkan pemerintah provinsi agar mendorong percepatan, tentunya persetujuan di tingkat Mahkamah Agung,” ucapnya.
Melalui reses tersebut, Supa’ad menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Tarakan, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah, dengan tetap mengutamakan program yang berdampak langsung bagi kebutuhan warga.
Peliput: Raden
