DetailNews.id, Jakarta – Kebijakan Work From Home Management (WFM) atau kerja fleksibel sehari dalam sepekan tak boleh jadi alasan untuk mengurangi hak pekerja. Hal ini ditegaskan Wakil LKS Tripartit Nasional unsur serikat buruh, Carlos Rajagukguk.
Carlos menyampaikan hal itu saat mendampingi Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (1/4/2026).
“Perusahaan tetap wajib memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi. Kebijakan WFM jangan sampai menjadi celah untuk mengurangi kewajiban perusahaan kepada buruh,” kata Carlos.
Ia menegaskan, penerapan WFM harus tetap mengacu pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Menurutnya, fleksibilitas kerja tidak boleh berdampak pada pengurangan upah, tunjangan, jaminan sosial, jam kerja, maupun hak normatif lainnya.
Dalam kesempatan itu, pemerintah membahas kebijakan WFH sekaligus program optimalisasi pemanfaatan energi di tempat kerja. Skema kerja fleksibel dinilai bisa menjadi solusi untuk efisiensi sekaligus meningkatkan produktivitas.
Meski begitu, Carlos mengingatkan agar perlindungan tenaga kerja tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan baru di dunia kerja.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi WFM di lapangan. Hal ini penting untuk mencegah adanya penyimpangan oleh perusahaan.
“Modernisasi pola kerja boleh dilakukan, tapi kesejahteraan buruh harus tetap jadi garis utama,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan WFM sehari sepekan bisa menjadi terobosan positif, selama dijalankan secara adil, transparan, dan melalui dialog dengan serikat pekerja.
Peliput: Amin
