DetailNews.id, Bulungan — Pemberhentian Samion, staf Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Bulungan Cabang Pimping, Kalimantan Utara, menuai sorotan publik. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut diduga dilakukan secara sepihak dan tidak prosedural, tak lama setelah Samion mewakili seni budaya Dayak Kenyah dalam ajang internasional Indonesia Fair 2025 di Bangkok, Thailand.
Ketua Forum Intelektual Kalimantan Utara, Joko Supriyadi, S.T., M.T., menyebut peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan serius terkait perlindungan hak-hak ketenagakerjaan dan komitmen terhadap pelestarian budaya daerah.
Samion, yang lahir di Pimping pada 29 Maret 1997, dikenal tidak hanya sebagai staf BPR Bank Bulungan, tetapi juga sebagai pegiat seni budaya Dayak Kenyah yang aktif mempromosikan kebudayaan daerah.
Pada Desember 2025, Samion menerima undangan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok untuk berpartisipasi dalam Indonesia Fair 2025, bagian dari agenda Trade, Tourism, Investment and Cultural Forum (TTICF) yang berlangsung pada 26–28 Desember 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Samion tergabung dalam tim seni budaya Kabupaten Bulungan yang bertugas mempromosikan budaya Dayak di tingkat internasional. Keikutsertaannya difasilitasi dan dibiayai oleh Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara (YSBK).
Menurut Joko, sebelum keberangkatan, Samion telah mengajukan izin kepada pihak BPR Bank Bulungan Cabang Pimping. Izin tersebut disampaikan dengan jelas bahwa keberangkatan dilakukan dalam rangka representasi seni dan budaya daerah. Samion bahkan mengurus pembuatan paspor sebagai bagian dari persiapan resmi kegiatan kebudayaan.
“Keberangkatan itu bukan kegiatan pribadi, melainkan membawa nama daerah dan bangsa dalam diplomasi budaya,” ujar Joko, pada Rabu (7/1/2026).
Tim seni budaya berangkat dari Kalimantan menuju Jakarta pada 22 Desember 2025, lalu melanjutkan perjalanan ke Bangkok pada 23 Desember 2025. Selama berada di Thailand hingga 30 Desember 2025, seluruh tim difasilitasi KBRI Bangkok, termasuk akomodasi dan transportasi. Biaya perjalanan internasional sepenuhnya ditanggung YSBK.
Dalam ajang Indonesia Fair 2025, tim Kabupaten Bulungan menampilkan sejumlah pertunjukan budaya, seperti Lan e Sape, Wonderful Borneo, Leleng, Datun Julut, Linggeng Bulungon, hingga Rampak Rebana, sebagai bagian dari promosi kekayaan budaya Indonesia.
Namun sepulang dari kegiatan tersebut, persoalan muncul. Pada 5 Januari 2026, Samion menerima panggilan telepon dari pihak HRD BPR Bank Bulungan yang menyampaikan bahwa dirinya diberhentikan dari pekerjaan. Alasan yang disampaikan, izin keberangkatan ke Bangkok dinilai tidak prosedural.
“Pemberhentian ini patut diduga melanggar Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena dilakukan tanpa mekanisme yang jelas,” kata Joko.
Tak hanya itu, dalam proses pemberhentian tersebut, ijazah milik Samion juga diduga ditahan oleh pihak perusahaan. Tindakan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 31 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang secara tegas melarang penahanan dokumen pribadi pekerja oleh pemberi kerja.
Forum Intelektual Kaltara menilai kasus ini bukan semata persoalan hubungan industrial, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap pekerja yang berkontribusi dalam pelestarian budaya dan diplomasi kebudayaan Indonesia.
“Peristiwa ini perlu mendapatkan klarifikasi, peninjauan ulang, serta penyelesaian sesuai hukum yang berlaku agar hak-hak pekerja terlindungi dan tidak menjadi preseden buruk,” tegas Joko.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen BPR Bank Bulungan saat dikonfirmasi media, belum memberikan keterangan resmi terkait pemberhentian tersebut.
Peliput: Raden
