Strategi Adu Domba: Analisis Intelijen di Balik Pembiaran Bentrok Massa di Depan Publik
oleh : Idhar Ishak (Kabid Pembinaan Aparatur Organisasi HMI BADKO Sulut-Go)
DetailNews.id, Gorontalo – Peristiwa yang meletus di depan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 27 Februari 2026 bukan sekadar “gesekan antarkelompok” biasa. Ditinjau dari sudut pandang sosiologis dan psikologis, insiden tersebut dapat dibaca sebagai koreografi konflik yang dipentaskan di ruang terbuka sebuah panggung publik yang berpotensi melayani kepentingan stabilitas semu melalui pelemahan gerakan sipil.
Dari perspektif psikologi massa, bentrokan antara mahasiswa Universitas Indonesia dan kelompok yang menamakan diri Aliansi Pemuda Peduli Kepolisian menunjukkan fenomena deindividuasi. Dalam situasi emosional dengan intensitas tinggi, identitas personal kerap melebur ke dalam identitas kolektif yang reaktif.
Namun, yang patut dicermati adalah bagaimana kemarahan tersebut dipicu dan diarahkan. Kehadiran massa tandingan (counter-mass) dapat dibaca sebagai desain psikologis untuk menciptakan gesekan horizontal. Dengan membenturkan dua kelompok sipil, narasi publik berpotensi bergeser dari “rakyat menggugat otoritas” menjadi “konflik antarwarga”. Teknik ini secara klasik dikenal efektif untuk mengaburkan substansi kritik melalui pengalihan isu.
Secara sosial, strategi kolonial divide et impera tampak berevolusi dalam bentuk baru: adu domba digital. Polarisasi sering kali dimatangkan terlebih dahulu di ruang siber melalui produksi narasi yang memicu sentimen antagonistik antara kelompok yang dicap “anti-intelektual” dan mereka yang dituduh memiliki “loyalitas buta”.
Kemunculan kelompok sipil yang secara tiba-tiba hadir untuk “membela” institusi negara yang telah memiliki perangkat hukum dan keamanan sendiri menjadi anomali sosial. Fenomena ini dapat dibaca sebagai indikasi mobilisasi vertikal, di mana sebagian elemen masyarakat berperan sebagai tameng sosial untuk meredam kritik langsung terhadap institusi.
Pertanyaan krusialnya: mengapa bentrokan dan perampasan atribut bisa terjadi di ruang yang sangat dekat dengan aparat keamanan?
Dalam kajian intelijen, terdapat konsep measured negligence atau pembiaran terukur—situasi di mana respons yang seharusnya cepat dan preventif ditunda atau diminimalkan demi menghasilkan efek tertentu.
Beberapa implikasi yang dapat dianalisis:
-
Delegitimasi Gerakan: Ketika bentrokan terjadi, fokus publik terpecah. Isu utama misalnya tuntutan reformasi kepolisian tertutup oleh pemberitaan mengenai kericuhan, sehingga gerakan mahasiswa berisiko dipersepsikan destruktif.
-
Justifikasi Tindakan Represif: Konflik horizontal menyediakan legitimasi formal bagi aparat untuk membubarkan aksi dengan alasan menjaga ketertiban umum, meskipun pemicu awalnya dapat berasal dari kelompok tandingan.
Negara yang cermat dalam membaca opini publik tidak selalu menggunakan kekuatan secara langsung di bawah sorotan kamera; ia dapat memanfaatkan dinamika sosial untuk mencapai efek serupa tanpa terlihat sebagai aktor utama.
Insiden 27 Februari menjadi pengingat keras bagi kualitas demokrasi kita. Perebutan spanduk di ruang publik adalah metafora dari perebutan makna dan kebenaran. Selama strategi adu domba masih menjadi instrumen meredam kritik, jalanan berpotensi terus menjadi teater konflik alih-alih ruang dialektika yang sehat dan bermartabat.
