DetailNews.id, Sulut – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut), Tahlis Gallang, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dan Retret Nasional yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.
Dalam kegiatan empat hari tersebut, Tahlis Gallang didampingi Kepala Bappeda Sulut, bergabung bersama seluruh Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala Bappeda se-Indonesia.
Sekprov Sulut, Tahlis Gallang, menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan, pendanaan, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional yang selaras dengan program pemerintah daerah.
“Tentu kita di Sulut mendukung program nasional, sebagaimana visi dan misi Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay yang terintegrasi dengan program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto,” ujar Tahlis Gallang, Minggu (26/10/2025).
Tahlis menambahkan, forum ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan tantangan dan kebutuhan nyata daerah, sekaligus memperoleh informasi penting langsung dari para Menteri terkait program nasional.
“Momentum ini sangat baik karena selain retret, ada juga rapat koordinasi, dimana setiap pemerintah daerah dapat menyampaikan program yang menjadi kebutuhan dasar daerah. Ini kesempatan emas untuk menyuarakan tantangan serta kebutuhan riil di lapangan,” pungkas TG, sapaan akrab Sekprov Sulut.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Rakor Nasional yang diikuti 1.104 peserta, terdiri dari 552 Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kepala Bappeda seluruh Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) dengan pemerintah daerah, sehingga program pusat dan daerah dapat berjalan searah dan selaras.
Forum ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam mengatasi berbagai persoalan, termasuk tantangan fiskal, serta mendorong efisiensi belanja daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.*
Peliput : Dade Paputungan
