DetailNews.id – Aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) kembali menjadi sorotan. Kali ini, aktivitas tersebut terindikasi menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro.
Ironisnya, praktik penyalahgunaan solar subsidi ini telah berlangsung lama, namun hingga kini belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum, terutama dari jajaran Polres Kotamobagu dan Polres Bolaang Mongondow yang seharusnya melakukan pengawasan ketat.
Solar bersubsidi digunakan sebagai bahan bakar utama alat berat seperti ekskavator dan mesin pompa air diesel yang beroperasi di tambang emas ilegal. Di Kabupaten Bolaang Mongondow, penyalahgunaan ini ditemukan di sejumlah titik pertambangan tanpa izin (PETI), dengan pasokan solar dalam jumlah besar yang diduga diperoleh melalui modifikasi modus penimbunan dan kerja sama dengan oknum SPBU.
“Ini bukan hanya masalah lingkungan dan hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap hak rakyat kecil. Di saat petani, nelayan, dan sopir truk antre solar, justru tambang ilegal dengan leluasa mengakses BBM subsidi,” ujar salah satu aktivis lingkungan di Bolmong yang enggan disebutkan namanya.
Modus yang digunakan para pelaku terbilang klasik namun efektif. Ada yang menggunakan kendaraan modifikasi untuk melangsir solar dari SPBU, kemudian menguras dan mengisi ulang tangki berkali-kali. Ada pula yang bersekongkol dengan oknum petugas SPBU untuk mendapatkan solar dalam jumlah besar secara teratur.
Hal ini memunculkan pertanyaan besar: siapa pemasok solar ke lokasi tambang ilegal, dan mengapa aparat seolah tutup mata terhadap aktivitas yang telah merugikan negara dan rakyat ini?
“Jika rantai distribusi ilegal solar bersubsidi diputus, maka sebagian besar tambang emas ilegal tidak akan mampu beroperasi. Karena hampir seluruh alat berat dan mesin di sana bergantung pada solar murah itu,” tambahnya.
Pemerintah sebenarnya telah menerapkan sistem digitalisasi pengawasan BBM subsidi, termasuk barcode dan kartu pintar di SPBU. Namun, lemahnya pengawasan dan dugaan keterlibatan oknum justru membuat celah tersebut dimanfaatkan oleh jaringan PETI.
Kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi di banyak SPBU di BMR bukan semata karena pasokan terbatas, tapi juga mencerminkan kegagalan sistem pengawasan dan distribusi. Ketika antrian truk mengular, petani tidak bisa menggarap sawah karena tak ada bahan bakar, dan nelayan tak melaut karena kehabisan solar, tambang ilegal justru tetap beroperasi dengan mulus.
Masyarakat pun mendesak agar pemerintah dan aparat penegak hukum segera bertindak tegas, bukan hanya terhadap para penambang, tetapi juga jaringan distribusi dan oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi.
Peliput : Dayat Gumalangit
