DetailNews.id, Jakarta – Pemerintah bergerak cepat merespons lonjakan harga avtur imbas kenaikan minyak dunia akibat tensi geopolitik di Timur Tengah. Sejumlah jurus disiapkan agar harga tiket pesawat tidak melonjak tajam.
Salah satu langkah yang diambil adalah penyesuaian komponen fuel surcharge (FS). Lewat Kementerian Perhubungan, tarif FS kini ditetapkan menjadi 38%, naik dari sebelumnya 10% untuk jet dan 25% untuk pesawat propeller.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan ini dibuat untuk menjaga keseimbangan antara industri penerbangan dan daya beli masyarakat.
“Kebijakan ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan industri penerbangan sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4).
Menurutnya, kenaikan tarif ini bukan keputusan sepihak. Pemerintah telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan, khususnya untuk rute domestik, sebelum menetapkan angka 38%.
Fenomena kenaikan tarif ini juga terjadi secara global. Sejumlah negara lebih dulu menaikkan biaya bahan bakar penerbangan seiring meroketnya harga energi dunia. Dampaknya, harga tiket pesawat di berbagai negara ikut terkerek.
Meski begitu, pemerintah memastikan kenaikan harga tiket di dalam negeri tetap terkendali. Targetnya, kenaikan hanya berada di kisaran 9% hingga 13%.
Untuk meredam dampak ke masyarakat, pemerintah juga menggelontorkan sejumlah insentif. Salah satunya dengan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik melalui skema Ditanggung Pemerintah (DTP).
Langkah ini diperkirakan menyedot anggaran sekitar Rp 1,3 triliun per bulan, dengan total Rp 2,6 triliun untuk dua bulan.
Tak hanya itu, pemerintah juga menghapus bea masuk suku cadang pesawat guna menekan biaya operasional maskapai dalam jangka panjang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut harga avtur menyumbang hingga 40% dari total biaya operasional maskapai.
Karena itu, kenaikan harga avtur dinilai tak terhindarkan. Namun, pemerintah tetap berupaya agar dampaknya ke masyarakat bisa ditekan.
“Pemerintah menjaga agar kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9% hingga 13%,” kata Airlangga.
Peliput: Raden
