DetailNews.id, Tarakan — Di tengah menguatnya wacana penataan kelembagaan kepolisian, tokoh masyarakat Sulawesi Selatan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, menyatakan sikap mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Tarakan, Drs. Tajuddin Tuwo, M.Si., saat memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Tarakan dan Polda Kalimantan Utara atas keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Polres Tarakan dan Polda Kalimantan Utara atas keberhasilannya menjaga ketertiban dan keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Kami berharap hal yang sama dapat terjaga pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah,” ujar Tajuddin, Jumat (30/1/2026).
Ia menilai Polri memiliki peran strategis sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Oleh karena itu, menurut dia, independensi dan profesionalisme Polri perlu dijaga agar institusi kepolisian tetap netral dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan publik.
“Olehnya itu, kami bersama rekan-rekan mendukung penuh agar Polri tetap langsung berada di bawah Presiden,” kata Tajuddin.
Sementara itu, Ketua Kerukunan Keluarga Besar Makassar (KKBM) Kota Tarakan, Darmo Matu Gading, S.Kep., M.Kes., menegaskan dukungan serupa. Ia menyebut posisi Polri di bawah Presiden merupakan jaminan agar kepolisian dapat bekerja secara objektif dan tidak berada dalam pengaruh kepentingan sektoral.
“Kami menegaskan mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Polisi dalam bekerja harus netral dan profesional,” ujar Darmo.
Darmo juga menyatakan penolakan terhadap wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi melemahkan fungsi pelayanan dan pengayoman Polri kepada masyarakat.
“Kami dengan tegas menolak apabila Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawa ke kementerian, demi pelayanan yang prima kepada masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Peliput: Raden
