DetailNews.id, Kotamobagu – Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat adat Brigade Bogani Bolaang Mongondow Raya (BMR) menggelar aksi unjuk rasa damai di Tugu Perempatan Bobakidan, Kelurahan Kotobangun, Rabu (4/3/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan tuntutan terkait dugaan praktik mafia pertambangan serta perlindungan hak masyarakat adat di wilayah Bolaang Mongondow Raya.
Dalam aksi itu, massa membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan kepada pemerintah, termasuk penolakan terhadap para cukong dan mafia pertambangan di lokasi Potolodan, Dumoga, yang dinilai merugikan masyarakat serta diminta untuk angkat kaki dari tanah adat.
Koordinator aksi, Rolandi Talib, SH., menyampaikan keprihatinannya atas dugaan ketidakadilan terhadap para penambang rakyat (manual) yang terdampak dari aktivitas para pemodal besar. Menurutnya, kerusakan ekosistem hutan yang terjadi justru diduga dilakukan oleh cukong dan pemodal besar yang terkesan kebal hukum.
“Hari ini kami dari Barisan Garda Adat Terdepan Bogani (Brigade Bogani) menyampaikan bahwa persoalan di BMR bukan hanya soal sulitnya penambang menjual emas. Masalah yang kami soroti adalah krisis tata kelola pertambangan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Penegakan hukum tidak boleh hanya menyentuh hilir seperti toko-toko pembeli emas, tetapi harus membersihkan hulu, yakni mafia PETI, cukong/pemodal besar, dan pembeking yang merusak hutan serta menjarah sumber daya alam secara ilegal,” tegas Rolandi.
Massa aksi juga mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk melakukan penindakan menyeluruh terhadap jaringan pertambangan ilegal di Sulawesi Utara.
Selain itu, mereka meminta audit dan evaluasi lingkungan secara terbuka terhadap aktivitas pertambangan, termasuk yang dilakukan oleh PT J Resources Bolaang Mongondow, demi keselamatan desa-desa lingkar tambang seperti Bakan. Massa juga menuntut kepastian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta perlindungan hak masyarakat adat penambang tradisional, termasuk yang mencari nafkah di sekitar Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
Pernyataan tersebut turut diaminkan Panglima Brigade Bogani Drs. Jemmy Lantong, SH., serta Ketua AMABOM Bolmong, Dr. Muliadi Mokodompit, SE, SH, M.Si.
Dalam kesempatan itu, massa juga menyatakan penolakan terhadap kehadiran GRIB Jaya di wilayah BMR dengan alasan menjaga stabilitas sosial serta menghormati struktur adat yang telah ada.
“Sikap kami jelas. Kami tidak anti hukum, kami tidak anti investasi. Kami menuntut keadilan, transparansi, dan perlindungan tanah adat BMR secara menyeluruh,” tutup Rolandi dalam orasinya.
Peliput : Dade Paputungan
