DetailNews.id – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Argo Vinsensius Sumaiku, menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar pada Selasa (09/09/2025).
Kegiatan strategis ini dirangkaikan dengan penganugerahan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digital, serta sosialisasi QRIS dan Instruksi Bupati Nomor 10/BMT/254/VII/2025 tentang BPHTB.
Dalam sambutannya, Wabup Argo tidak menutupi rasa kecewa dan menyampaikan kritik keras terhadap OPD yang absen, padahal tergabung dalam struktur TP2DD.
“Ini bukan sekadar pertemuan teknis. Ini adalah forum strategis yang menyangkut arah pembangunan keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel. Ketidakhadiran dalam forum seperti ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap agenda strategis digitalisasi daerah,” tegas Argo dengan nada tinggi.
Ia menambahkan bahwa setiap OPD dalam TP2DD memiliki peran vital dalam menyukseskan program transformasi digital, terutama pada sektor pajak dan retribusi daerah.
“Digitalisasi bukan hanya tugas Dinas Kominfo atau Bapenda. Ini kerja kolektif. Ketidakhadiran OPD adalah bentuk pengabaian terhadap kerja bersama yang telah kita sepakati,” lanjutnya.
Dalam sambutan Bupati Boltim Oskar Manoppo, SE, MM yang dibacakan oleh Wakil Bupati, ditegaskan bahwa digitalisasi merupakan bagian penting dari visi mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan melayani.
“TP2DD adalah motor penggerak transformasi sistem keuangan daerah. Kehadiran sistem pembayaran digital, termasuk QRIS dan PBB digital, adalah lompatan besar dalam reformasi tata kelola keuangan publik,” ungkap Argo membacakan sambutan.
Pemerintah Kabupaten Boltim memberikan apresiasi tinggi kepada masyarakat, aparatur desa, dan stakeholder lainnya yang telah aktif berpartisipasi dalam mendukung digitalisasi pembayaran pajak daerah.
Wabup Argo juga mengingatkan bahwa keberhasilan program digitalisasi daerah tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, namun sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
“Mari bersama-sama kita dukung transformasi digital ini demi terwujudnya Boltim yang maju, transparan, dan berdaya saing, bukan hanya di tataran Sulawesi Utara, tetapi juga secara nasional,” pungkasnya.
Kegiatan ini menjadi pengingat penting bahwa komitmen terhadap reformasi birokrasi dan pelayanan publik tidak cukup hanya lewat dokumen dan rencana kerja, melainkan harus tercermin dalam kehadiran, partisipasi, dan eksekusi nyata di lapangan.
Peliput : Amingsih Mustapa
