DetailNews.id – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menunda perjalanan dinas luar daerah selama proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara.
Instruksi ini disampaikan dalam rapat penerimaan tim audit BPK yang berlangsung di Ruang Rapat Berkah, Senin (01/09/2025). Pemeriksaan dilakukan dalam rangka audit awal atas belanja daerah tahun anggaran 2024–2025.
“Saya minta seluruh kepala OPD tetap berada di daerah selama pemeriksaan berlangsung, untuk memudahkan koordinasi. Jika ada pihak yang tidak kooperatif, segera laporkan kepada kami agar bisa ditindaklanjuti,” tegas Wabup Deddy.
Dalam sambutannya, Wabup Deddy menyambut baik kehadiran tim audit BPK dan menyampaikan apresiasi atas peran strategis lembaga tersebut dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
“Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada tim BPK. Semoga pemeriksaan ini berjalan lancar dan memberi masukan positif bagi tata kelola keuangan Bolsel,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa realisasi belanja daerah tahun 2025 masih berjalan sesuai rencana, sementara sebagian besar program dan kegiatan tahun 2024 telah diperiksa sebelumnya. Pemeriksaan lanjutan ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan berbasis prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi.
“Kami berharap ada catatan dan masukan dari BPK yang bisa menjadi acuan, tidak hanya untuk tahun 2024 dan 2025, tetapi juga untuk perencanaan di tahun-tahun berikutnya,” tambahnya.
Demi kelancaran proses audit, Wabup meminta seluruh pengelola keuangan dan kegiatan di tiap OPD untuk bersikap kooperatif dan memastikan seluruh data serta dokumen pendukung tersedia saat dibutuhkan.
“Ini bentuk tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai proses audit terhambat hanya karena kelalaian dalam menyiapkan dokumen atau kurangnya komunikasi antarpihak,” ujarnya.
Perwakilan BPK RI Sulut mengungkapkan bahwa audit pendahuluan ini dilaksanakan serentak di enam pemerintah daerah, meliputi satu provinsi dan lima kabupaten.
Audit akan berlangsung selama 30 hari, menggunakan dua metode kerja: Work From Everywhere (WFE): 1–25 September 2025 dan Work From Office (WFO): untuk tahap akhir pemeriksaan.
Fokus audit mencakup sistem pengendalian internal, identifikasi sampel kegiatan, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan belanja daerah.
Wabup Deddy menegaskan bahwa Pemkab Bolsel menjadikan momen ini sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami tidak hanya ingin laporan keuangan daerah memenuhi standar, tetapi juga benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Bolsel,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut, jajaran anggota BPK RI, Plt Asisten III Setda Bolsel, Inspektorat, serta seluruh pimpinan OPD. Kehadiran ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga integritas dan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.
Peliput : Taufik Dali
