DetailNews.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dalam setahun terakhir. Namun, tantangan ketimpangan ekonomi dan optimalisasi anggaran masih menjadi pekerjaan rumah.
Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar di Manado, Selasa (7/10/2025), Wakil Bupati Boltim, Argo V. Sumaiku, memaparkan penurunan jumlah penduduk miskin dari 4.410 jiwa pada 2024 menjadi 4.040 jiwa di 2025. Persentase kemiskinan juga menurun dari 5,87% menjadi 5,32%.
“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang kita lakukan mulai membuahkan hasil. Padahal, garis kemiskinan naik dari Rp433.873 menjadi Rp459.824 per kapita per bulan,” kata Argo.
Namun, ia juga mengungkapkan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat menjadi 0,10, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik menjadi 0,6. Kenaikan ini menandakan adanya ketimpangan di antara warga miskin, di mana sebagian masih hidup jauh di bawah garis kemiskinan.
“Ini artinya masih ada ketimpangan yang harus kita intervensi. Kita akan memperkuat program pemberdayaan dan pengendalian harga bahan pokok,” jelasnya.
Kabar baik datang dari sektor kemiskinan ekstrem. Berdasarkan verifikasi dan validasi (verval) terbaru dari Kementerian Koordinator PMK, Boltim kini nol persen dalam kategori kemiskinan ekstrem.
“Sebelumnya ada 5.063 jiwa dari 1.047 keluarga masuk kategori ini. Tapi hasil verval menunjukkan tidak ada lagi yang memenuhi kriteria. Ini tentu harus dijaga, bukan dirayakan berlebihan,” tegas Argo.
Strategi Pemkab Boltim untuk Tekan Kemiskinan:
- Pemantauan data bulanan melalui aplikasi SIKS-NG
- Percepatan penerbitan dokumen kependudukan
- Bantuan berbasis keahlian dan usaha produktif
- Penyediaan air bersih dan sanitasi
- Pelatihan tenaga kerja rentan
- Bantuan pangan untuk kelompok rentan, termasuk nelayan
“Target kami menurunkan kemiskinan ke 5,30–5,35% tahun ini, dan mempertahankan nol persen untuk kemiskinan ekstrem,” ujar Argo.
Pemkab Boltim masih bergantung pada optimalisasi APBD dan dana desa untuk mendanai program pengentasan kemiskinan. Namun, realisasi anggaran hingga saat ini masih rendah:
- APBD 2025 baru terealisasi 47,67% per Juni
- APBDes 2025 baru 61,81% hingga awal Oktober
Sebagai perbandingan, realisasi APBDes tahun 2023 dan 2024 hampir mencapai 100%.
“Realisasi memang belum optimal, tapi kami terus dorong sinergi antara desa dan kabupaten agar program prioritas tetap berjalan,” tambahnya.
Program prioritas tersebut mencakup bantuan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas, beasiswa, percepatan akses dokumen kependudukan, serta cakupan semesta BPJS Kesehatan.
Argo menegaskan bahwa capaian ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari kerja keras yang lebih besar untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin secara substansial.
“Ini bukan akhir, tapi awal. Gotong royong dan kebijakan yang berpihak akan menentukan keberlanjutan capaian ini,” pungkasnya.*
Peliput : Amingsih Mustapa
