DetailNews.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, yang secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bolmong, Dony Lumenta, bertempat di Aula Kantor Bupati, Kamis (17/07/2025).
Musrenbang ini merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah lima tahunan, yang akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan prioritas. RPJMD tidak hanya memuat visi dan misi kepala daerah, tetapi juga arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang sinkron dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Dalam sambutannya, Wabup Dony Lumenta menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“RPJMD bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kabupaten Bolaang Mongondow yang lebih maju dan berdaya saing,” tegas Dony.
Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis data yang akurat dan realistis, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama di sektor infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Musrenbang ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten dan staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat, akademisi, perwakilan LSM, tokoh adat dan masyarakat, serta pelaku usaha dari sektor swasta.
Selama forum berlangsung, sejumlah usulan dan masukan strategis mengemuka. Beberapa di antaranya mencakup:
- Peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur antarwilayah
- Penguatan sektor pertanian berbasis komoditas unggulan lokal
- Dukungan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif
- Penanggulangan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem
- Perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan di daerah terpencil
Dalam sesi diskusi, perwakilan akademisi mengemukakan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam mengawal kualitas kebijakan pembangunan daerah.
“RPJMD harus disusun berdasarkan data ilmiah dan evaluasi mendalam terhadap capaian periode sebelumnya. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan akademisi sangat diperlukan, tidak hanya dalam merancang indikator kinerja, tapi juga dalam monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemkab Bolmong agar membuka ruang lebih luas bagi riset-riset lokal untuk menjadi landasan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Perguruan tinggi siap mendukung proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terutama melalui kajian ilmiah yang dapat membantu Pemda menyusun program yang tepat sasaran,” tambahnya.
Melalui penyusunan RPJMD 2025–2029 yang inklusif dan partisipatif ini, Pemerintah Kabupaten Bolmong berharap dapat menciptakan landasan kuat untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan, adaptif, dan berkeadilan.
Peliput : Dayat Gumalangit
