DetailNews.id – Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat, menegaskan bahwa terhitung mulai 1 Oktober 2025, seluruh pungutan liar (pungli) di pasar-pasar dalam wilayah Kota Lubuk Linggau akan dihapuskan, kecuali karcis resmi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Pemerintah Kota sudah menyiapkan anggaran untuk jasa keamanan. Jadi sebelum ada perubahan, tarif karcis tetap Rp 3.000. Tak ada lagi pungutan lain di luar ketentuan resmi,” ujar Wali Kota saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Impres, Rabu (24/09/2025).
Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap keluhan para pedagang dan pelaku UMKM yang selama ini merasa terbebani dengan berbagai pungutan tak resmi.
Dalam sidaknya, Wali Kota juga menyoroti kondisi Pasar Impres yang dinilai sudah tidak layak untuk aktivitas perdagangan. Ia mengungkapkan bahwa Pemkot Lubuk Linggau telah menyiapkan rencana pembangunan ulang pasar tersebut pada tahun 2026, dengan konsep semi modern.
“Pasar baru ini akan dibuat semi modern, dengan pemisahan antara pasar basah dan kering. Pedagang kios akan ditempatkan sesuai peruntukan agar lebih tertata. Dengan konsep ini, Insya Allah Pasar Impres ke depan akan lebih representatif dan bisa menjadi pusat perdagangan yang dikenal luas,” paparnya.
Selain revitalisasi fisik, Pemkot juga akan menggandeng DPRD dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda) untuk memperkuat aspek regulasi, khususnya dalam hal pengelolaan kios dan penyesuaian biaya sewa, agar lebih berpihak kepada pedagang kecil.
Sebelum kunjungan ke pasar, Wali Kota juga menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berlangsung di halaman Gedung Kesenian Kota Lubuk Linggau. Dalam kegiatan tersebut, Bulog menyalurkan dua ton beras dalam kemasan 5 kilogram yang dijual dengan harga di bawah pasar.
“Melalui GPM, masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan dengan harga lebih murah. Ini adalah salah satu upaya kita menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Rachmat Hidayat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah H. Trisko Defriyansa, Plt Kepala Dinas Perhubungan, Juniarto, Plt Kasat Pol PP, Fahrizal Raharja, Kabag Perekonomian dan SDA, Yulia Efrina, Kabag Hukum, Ariesta Pranasuri, Camat Lubuk Linggau Barat I, Selvy Novra Agrelya serta perwakilan dari Disperindag, Diskominfotiksan, dan OPD terkait lainnya.
Meski kebijakan penghapusan pungutan liar (pungli) dan rencana pembangunan ulang Pasar Impres disambut baik oleh banyak pihak, sebagian warga masih menyimpan keraguan terkait implementasinya di lapangan.
Seorang pedagang yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa kebijakan serupa pernah disampaikan sebelumnya, namun dalam praktiknya tidak berjalan efektif.
“Kami sudah sering dengar janji seperti ini. Tapi biasanya, setelah beberapa minggu, pungutan itu muncul lagi dengan alasan yang berbeda. Kalau tidak ada pengawasan serius, sama saja bohong,” ujarnya.
Warga lainnya yang juga memilih untuk tidak disebut identitasnya menyatakan bahwa pungutan liar kerap dilakukan secara diam-diam oleh oknum tertentu, bahkan terkadang disamarkan sebagai “uang keamanan” atau “jasa kebersihan”.
“Kadang mereka tidak kasih karcis, tapi bilang uangnya untuk keamanan atau kebersihan. Kalau kami protes, takutnya malah dipersulit jualan,” ungkapnya.
Warga berharap Pemerintah Kota Lubuk Linggau tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memastikan adanya pengawasan, pelaporan terbuka, serta sanksi tegas terhadap pelaku pungli, agar kebijakan yang baik ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Peliput : Darlian Syah
