DetailNews.id – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) membuka akses bagi jaringan ritel modern seperti Indomaret menuai sorotan. Sejumlah warga menilai keputusan ini menyimpang dari warisan ekonomi kerakyatan yang pernah diperjuangkan oleh almarhum Bupati Hi. Herson Mayulu (H2M).
Herson Mayulu, yang dikenal luas sebagai pemimpin visioner sekaligus pelindung ekonomi rakyat kecil, semasa hidupnya pernah menolak keras ekspansi ritel waralaba nasional ke wilayah Bolsel. Ia menilai kehadiran ritel modern berpotensi mengancam kelangsungan hidup UMKM, terutama warung tradisional, toko kelontong, dan pasar rakyat.
“Almarhum H2M berdiri di pihak kami. Dia tahu betul betapa beratnya warung kecil bertahan. Keputusan sekarang sangat bertolak belakang dengan visi beliau,” ujar salah satu tokoh masyarakat di wilayah Pinolosian, yang enggan disebut namanya.
Dalam sejumlah pernyataannya semasa menjabat, H2M pernah menegaskan bahwa pembangunan ekonomi di daerah harus berpihak kepada rakyat kecil, bukan semata mengejar investasi dari korporasi besar.
“Menolak Indomaret bukan berarti anti-investasi, tapi soal keberpihakan. Kita harus melindungi ekonomi rakyat dari ancaman ketimpangan,” ungkap H2M dalam wawancara pada tahun 2019 lalu.
Kebijakan itu dihormati dan didukung luas oleh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Kini, di bawah kepemimpinan Bupati Iskandar Kamaru, arah kebijakan tampaknya bergeser. Sejumlah gerai Indomaret mulai muncul di beberapa titik strategis di wilayah Bolsel. Langkah ini dipandang sebagian kalangan sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip ekonomi kerakyatan yang telah diwariskan oleh H2M.
“Kami tidak menolak kemajuan. Tapi tolong jangan korbankan warung kami demi ritel besar,” ujar Ina, pemilik toko kelontong di Kecamatan Posigadan.
Warga mengkhawatirkan keberadaan Indomaret akan memicu penurunan pendapatan warung lokal, seiring peralihan pola belanja masyarakat yang cenderung memilih tempat belanja yang lebih modern dan terpusat.
Pengamat ekonomi daerah, Dr. Yusran Mokodompit, menilai kebijakan ini menjadi ujian keberpihakan pemerintah daerah.
“Apakah keberpihakan pemerintah masih sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi? Atau mulai bergeser ke arah komersialisasi tanpa proteksi bagi UMKM?” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya membangun sistem ekonomi yang seimbang: membuka ruang investasi sekaligus memberi proteksi kuat kepada pelaku usaha kecil agar tidak tersingkir dari persaingan.
Bagi masyarakat Bolsel, kebijakan menolak ekspansi ritel besar bukan sekadar isu ekonomi, tetapi menyangkut identitas, keberpihakan, dan warisan nilai-nilai kepemimpinan. Almarhum H2M dipandang sebagai figur yang meninggalkan legacy keberanian politik dalam membela rakyat kecil.
Kini, masyarakat menantikan langkah tegas dan bijak dari pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara modernisasi dan perlindungan terhadap ekonomi lokal.
Peliput : Taufik Dali
