DetailNews.id, Bitung – Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kota Bitung. Penegasan tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bitung Tahun 2025 di lantai empat Kantor Wali Kota Bitung, Kamis (11/12/2025).
Dalam arahannya, Randito menyoroti bahwa penanganan kemiskinan tidak boleh dipandang sebagai tugas tunggal Dinas Sosial, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah.
“Sinkronisasi dan integrasi program harus berjalan. Jangan merasa hebat sendiri. Ini adalah tanggung jawab bersama, dan kita harus bekerja secara kolaboratif,” tegasnya.
Wawali turut mengingatkan pentingnya validasi dan verifikasi data penerima bantuan. Ia menekankan agar setiap program benar-benar menyentuh warga yang layak menerima.
“Pastikan bantuan tidak salah sasaran. Pendataan harus jelas dan akurat,” ujarnya.
Data dalam Rakor menunjukkan Kecamatan Lembeh Utara dan Lembeh Selatan masih menghadapi persoalan mendasar seperti akses air bersih, listrik, dan jaringan internet. Randito meminta perhatian khusus bagi wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi tersebut.
“Warga Pulau Lembeh adalah bagian dari Kota Bitung. Jangan menunggu bencana baru kita turun. Kita harus tahu jumlah warga yang layak menerima bantuan,” katanya.
Dalam sektor ekonomi, Randito menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat UMKM dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi lokal.
Ia menekankan pentingnya program pemberdayaan yang produktif agar masyarakat miskin menjadi mandiri, bukan hanya menerima bantuan sesaat.
“UMKM lokal harus lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan pemerintah maupun perusahaan daerah,” tambahnya.
Wawali juga menyoroti bertambahnya penghuni perumahan yang bukan penduduk asli Kota Bitung. Fenomena ini, katanya, perlu menjadi perhatian dalam pendataan kemiskinan.
“Kita harus mengetahui siapa penduduk Kota Bitung agar data program kemiskinan benar-benar akurat,” jelasnya.
Ia meminta Bappeda melakukan monitoring dan evaluasi triwulanan terhadap seluruh program penanggulangan kemiskinan untuk memastikan capaian tetap berada pada jalur yang benar.
Randito menegaskan bahwa kemiskinan juga terkait dengan akses informasi dan literasi masyarakat.
“Kita harus memastikan masyarakat Kota Bitung tidak miskin pengetahuan. Edukasi publik penting untuk meredam isu dan informasi yang tidak benar,” tuturnya.
Menutup arahannya, Randito berharap Rakor TKPK mampu melahirkan kebijakan konkret dan langkah strategis yang bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Mari kita buktikan bahwa pemerintah hadir untuk rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya.
Peliput : Ical
