DetailNews.id, Boltim – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengangkat 10 Penjabat (Pj) Sangadi menuai sorotan. Salah satu nama dalam daftar penjabat tersebut diduga berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), padahal ketentuan peraturan pemerintah menyebutkan bahwa penjabat kepala desa harus berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 38 ayat (3) disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/wali kota menunjuk penjabat kepala desa.
Sementara ayat (4) mengatur bahwa penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari PNS di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Boltim, Hendra Tangel, tidak membantah adanya ketentuan tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa penunjukan P3K dilakukan karena keterbatasan jumlah PNS yang dapat ditugaskan untuk mengisi kekosongan jabatan sangadi.
“Di ketentuan itu kan memang PNS, to. P3K ini kan ASN, iyo to. Nah, kitorang (kami) melihat terkait dengan kekurangan PNS yang akan ditugaskan sebagai Penjabat. Nah, daripada tidak ada yang ditunjuk, dan kitorang berpikir bahwa ini waktunya nyanda (tidak) lama, paling tinggi kan dua sampai tiga bulan so (sudah) selesai,” ujar Hendra kepada wartawan, Kamis (12/11/2026), usai pelantikan.
Ia memperkirakan masa jabatan para Pj Sangadi tidak akan berlangsung lama. Sebab, setelah tahapan Pemilihan Sangadi (Pilsang) selesai, para sangadi terpilih akan menggantikan penjabat yang saat ini bertugas.
“Cuma sampe (sampai) selesai Pilsang ini kan pasti so (sudah) ada Sangadi terpilih, secara otomatis so diganti,” katanya.
Saat ditanya apakah pengangkatan Pj Sangadi dari kalangan P3K bertentangan dengan PP Nomor 16 Tahun 2026, Hendra secara terbuka mengakui bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang menyebutkan PNS sebagai penjabat kepala desa.
“Kalau mo (mau) bilang menabrak aturan, memang menabrak karena di situ (Peraturan Pemerintah) disebutkan PNS. Tapi, tadi, kekurangan PNS yang akan ditunjuk. Mau tidak mau hari ini musi (harus) ada yang dilantik, musi ada yang mengisi kekosongan itu, to, gitu,” ungkapnya.
Hendra menambahkan, pemerintah daerah tidak dapat menunjuk perangkat desa atau sekretaris desa untuk mengisi jabatan penjabat sangadi karena menurutnya hal tersebut tidak diperbolehkan.
“Kalau memang dibolehkan perangkat desa atau Sekdes ya torang (kami) tunjuk itu. Tapi, itu nda boleh, itu salah sekali,” sebutnya.
Ia juga membuka kemungkinan adanya pergantian penjabat apabila ke depan tersedia PNS yang memenuhi persyaratan. Namun, keputusan tersebut sepenuhnya bergantung pada pimpinan daerah.
“Nah, bisa jadi ini kan, o hari ini bisa kitorang (kami) isi, to, satu dua hari ke depan ketika dievaluasi kong (lalu) memang harus diganti, ketika so ada PNS yang memenuhi syarat untuk itu ya kita isi, tapi itu tergantung pimpinan,” jelas Hendra.
Meski mengakui adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan, Hendra berpandangan bahwa penunjukan tersebut tidak perlu dipersoalkan karena para Pj Sangadi tetap berada dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan camat.
“Jadi, menurut kita (saya) sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, to, persoalkan karena dorang (mereka) juga di bawah langsung kontrol daripada BPD dan Camat. Semua penjabat itu, penjabat Sangadi itu di bawah langsung kontrol oleh BPD sebagai Badan Permusyawaratan, to, tugasnya mengawasi baru (kemudian) Camat,” tuturnya.
Di sisi lain, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Boltim, Uyun Kunaefi Pangalima, berpandangan bahwa pengangkatan P3K sebagai Pj Sangadi tidak dapat dibenarkan.
Ia merujuk pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.3.5/1751/BPD tertanggal 30 April 2025 yang menurutnya mengatur larangan bagi P3K untuk menjadi penjabat di luar tugasnya sebagai pegawai yang diangkat berdasarkan kebutuhan khusus.
“30 April 2025 Kemendagri menurunkan Surat Edaran Nomor 100.3.3.5/1751/BPD tentang larangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menjadi Penjabat di luar tugasnya sebagai P3K yang diangkat karena kebutuhan khusus,” tulis Uyun saat dimintai tanggapan.
Atas dasar itu, ia meminta pemerintah daerah membatalkan keputusan pengangkatan Pj Sangadi yang berstatus P3K.
“Pemda harus membatalkan putusan pengangkatan sebagai Pj Sangadi kepada oknum P3K itu,” tegasnya.
Uyun juga menyoroti proses kajian administrasi sebelum keputusan pengangkatan ditetapkan. Menurutnya, telaah staf yang tidak dilakukan secara menyeluruh berpotensi menimbulkan persoalan bagi pejabat yang menetapkan dan melantik.
“Telaah staf yang tidak paripurna dari instansi tekhnis menjerumuskan Pejabat yang menetapkan dan melantik ke persoalan yang berulang. Ini preseden yang tidak baik bagi pemerintahan ORAS (Oskar Manoppo dan Argo Vinsensius Sumaiku),” paparnya.
Ia menilai masih terdapat ASN lain yang dapat dipertimbangkan untuk mengisi posisi penjabat sangadi.
“Masih banyak ASN yang boleh duduki jabatan itu,” katanya.
Uyun kembali menegaskan bahwa PP Nomor 16 Tahun 2026 secara khusus menyebutkan PNS sebagai pihak yang dapat diangkat menjadi penjabat kepala desa.
“PP 16 Th 2026; P3K tidak dapat diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa,” jelasnya.
Diketahui, pengangkatan 10 Pj Sangadi di Boltim dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Boltim Nomor 386 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penjabat Sangadi. Salah satu nama yang tercantum dalam lampiran keputusan tersebut berinisial M dan diduga berstatus sebagai P3K di lingkungan Satpol-PP dan Damkar Boltim.
Peliput : Amingsih




