DetailNews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah strategis Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam menuntaskan permukiman kumuh dan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat pesisir.
Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, saat menghadiri seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan kawasan hunian terpadu di Desa Motandoi Selatan, Kecamatan Pinolosian Timur, Rabu (14/5/2025) kemarin.
“Sebagai wakil rakyat, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Ini bukan hanya proyek fisik, tetapi wujud nyata keberpihakan kepada masyarakat kecil. Kami di DPRD mendukung penuh dan akan mengawal agar pembangunan ini tepat sasaran serta sesuai aturan,” ujar Arifin Olii.
Ia menambahkan bahwa proyek ini merupakan hasil kolaborasi multi-sektor, didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Program Pengentasan Kawasan Kumuh Terpadu (PPKT), Corporate Social Responsibility (CSR), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Dana Desa (APBDes).
“Kami pastikan proses pembangunan dan distribusi bantuan rumah berjalan dengan prinsip akuntabilitas. Tidak boleh ada penyimpangan. Bantuan harus menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan berdasarkan kedekatan atau kepentingan politik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bolsel, Zulkarnain Kamaru, menyatakan bahwa relokasi warga pesisir ke kawasan hunian terpadu yang sehat dan tertata adalah langkah monumental dalam sejarah pembangunan Bolsel.
“Ini pencapaian luar biasa. Bolsel menjadi penerima DAK PPKT tertinggi secara nasional dua tahun berturut-turut. Kami siap bersinergi dengan OPD teknis dan mitra terkait untuk percepatan realisasi program,” kata Zulkarnain.
Ia juga menambahkan bahwa di masa depan, kawasan eks permukiman pesisir dapat dikembangkan menjadi kampung wisata nelayan, memberikan dampak ekonomi tambahan bagi masyarakat lokal.
Proyek pengentasan kawasan kumuh di Desa Motandoi Selatan ini mencakup Pembangunan 220 unit rumah layak huni, Instalasi Penyediaan Air Minum (IPA) dengan 552 sambungan rumah, Infrastruktur penunjang seperti drainase, jalan lingkungan, TPS3R, kendaraan sampah, dan fasilitas sanitasi dasar, Tambahan 20 unit rumah melalui CSR PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Sertifikat tanah dari ATR/BPN, Layanan WiFi gratis dari PT Telkomsel, Pendampingan pengembangan UMKM lokal oleh Universitas Bina Nusantara (Binus).
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan mitra strategis lainnya, program hunian terpadu ini diharapkan menjadi model nasional pengentasan kawasan kumuh berbasis kolaborasi yang berkelanjutan. Pembangunan ini tidak hanya menyentuh aspek infrastruktur, tetapi juga menyasar transformasi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.
Peliput : Taufik Dali
