DetailNews.id – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya dalam memperluas jaminan perlindungan sosial bagi aparatur desa dan pekerja rentan. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Kerja Sama Operasional (KSO) Monitoring Kepesertaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan, yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Jumat (04/07/2025).
Rapat dibuka langsung oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo, S.E., M.M., dan dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Moh. Iksan Pangalima, Kepala Bappeda Ir. James H. D. Kinontoa, jajaran kepala perangkat daerah, serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam arahannya, Bupati Oskar menekankan pentingnya evaluasi dan penguatan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi perangkat desa dan kelompok pekerja rentan.
“Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berkomitmen menyiapkan anggaran sebagai bentuk perlindungan. Mereka harus terlindungi dan dijamin hak-haknya melalui kepesertaan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Bupati.
Sebagai langkah konkret, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Boltim akan segera menyusun regulasi khusus dan mengalokasikan anggaran pendukung guna memperkuat implementasi program ini di seluruh wilayah desa dan sektor informal.
Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi strategis antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan tujuan utama untuk memastikan monitoring kepesertaan yang efektif, serta menyusun mekanisme kontrol dan evaluasi yang transparan dan terukur.
“Rapat ini penting untuk menyelaraskan langkah-langkah ke depan, sehingga pelaksanaan perlindungan ketenagakerjaan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” ungkap Kepala Bappeda Boltim, Ir. James Kinontoa.
Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan turut memaparkan perkembangan data kepesertaan dan menyampaikan beberapa skema perluasan manfaat yang bisa disesuaikan dengan kondisi desa dan pekerja non-formal di Boltim.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan semakin banyak aparatur desa dan pekerja informal yang mendapatkan akses terhadap perlindungan ketenagakerjaan, sebagai bagian dari upaya menurunkan risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peliput : Aminingsih Mustapa
