DetailNews.id – Dalam upaya memperkuat fungsi pengawasan jelang pemilu mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar Diskusi Penguatan Kelembagaan bersama sejumlah mitra strategis, Sabtu (06/09/2025), di Efthree Homestay, Kota Kotamobagu.
Kegiatan ini menghadirkan jajaran Komisioner Bawaslu Bolmong, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), perwakilan Sentra Gakkumdu, serta praktisi dan penegak hukum sebagai narasumber.
Ketua Bawaslu Bolmong, Radikal Mokodompit, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan kelembagaan pengawasan merupakan langkah strategis dalam menciptakan proses pemilu yang berkualitas, adil, dan demokratis.
“Penguatan kelembagaan ini penting agar kualitas pengawasan semakin baik dan lebih profesional. Pengalaman menunjukkan bahwa sekecil apapun temuan atau laporan harus ditindaklanjuti secara serius,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antar lembaga sebagai pilar utama dalam menjaga integritas pemilu, serta komitmen Bawaslu Bolmong untuk terus bekerja berdasarkan aturan dan etika kelembagaan.
Mantan Anggota Bawaslu Bolmong, Jerry Mokoolang, yang hadir sebagai narasumber, menyoroti urgensi pengawasan terhadap potensi pelanggaran dalam tahapan pemilu, termasuk politik uang, netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta abuse of power oleh pihak-pihak tertentu.
“Stakeholder pemilu memegang peran penting dalam menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Pelanggaran netralitas dan politik uang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Jerry juga mendorong adanya penyempurnaan regulasi, termasuk revisi UU Pemilu, Perbawaslu, dan PKPU, sebagai landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara dan pengawas pemilu.
Kasat Reskrim Polres Bolmong, Iptu Stevanus Mentu, turut menyoroti pentingnya kolaborasi dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu. Menurutnya, salah satu tantangan dalam penegakan hukum pemilu adalah ego sektoral dan lemahnya koordinasi.
“Peran Sentra Gakkumdu ke depan harus lebih solid. Kolaborasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan harus berjalan dalam satu pintu, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018,” ujarnya.
Stevanus juga menyebutkan sejumlah kendala teknis yang masih dihadapi, seperti belum adanya sekretariat Gakkumdu, keterbatasan waktu penanganan pelanggaran, serta perbedaan persepsi hukum antar pihak.
Diskusi ini menjadi momentum awal untuk memperkuat sinergi kelembagaan antar pemangku kepentingan pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow. Harapannya, proses pengawasan ke depan akan lebih efektif, partisipatif, dan berintegritas.
Dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi yang terjalin erat antar instansi, Bawaslu Bolmong berkomitmen untuk terus hadir sebagai pengawal demokrasi yang independen dan profesional.
Peliput : Dayat Gumalangit
