DetailNews.id, Kotamobagu – Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Forum Konsultasi Publik RKPD mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 dengan fokus pada penguatan budaya, ketahanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, dalam upaya menyusun kebijakan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Forum yang mengangkat tema “Penguatan Identitas Budaya dan Ketahanan Sosial untuk Pembangunan yang Inklusif” dihadiri unsur Forkopimda, Wakil Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Satli Tambunan, para asisten, pimpinan OPD, camat, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, akademisi, hingga perwakilan dunia usaha.
Dalam sambutannya, Sekda Sofyan Mokoginta menegaskan bahwa forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. “Melalui forum ini kita memastikan dokumen RKPD disusun secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sinilah ruang dialog dibuka, gagasan dipertemukan, dan kepentingan publik dirumuskan menjadi arah kebijakan yang terukur,” ujarnya.
Tema pembangunan yang diangkat, kata Sofyan, menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya soal fisik infrastruktur, tetapi juga penguatan karakter daerah, nilai budaya, solidaritas sosial, dan keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Selain memaparkan arah pembangunan, Sekda juga menyampaikan capaian kinerja pembangunan Kota Kotamobagu tahun 2025. Secara umum, pembangunan menunjukkan tren positif dengan beberapa indikator yang berhasil melampaui target. Meski demikian, tantangan masih ada, seperti tingkat pengangguran yang sedikit di atas target, angka kemiskinan yang perlu ditekan, serta kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB yang belum optimal. Indikator tata kelola pemerintahan seperti MCSP, SAKIP, dan pembangunan Zona Integritas juga masih perlu diperkuat.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemkot menetapkan sejumlah pilar pembangunan tahun 2027, di antaranya pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal untuk mendorong UMKM, penyelenggaraan festival budaya dan ruang ekspresi bagi generasi muda, serta pemberdayaan sosial yang mencakup perlindungan kelompok rentan, penanganan stunting, pencegahan konflik sosial, penguatan ketahanan keluarga, dan moderasi beragama.
Pemkot juga menargetkan peningkatan akses pelayanan dasar yang merata dan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.
Sekda menekankan bahwa tantangan fiskal ke depan cukup berat sehingga pengelolaan anggaran harus cermat dan efisien. “Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat harus terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Sofyan berharap forum konsultasi publik ini dapat menghasilkan masukan konstruktif, berbasis data, dan solusi nyata. “Mari kita rumuskan prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.
Peliput : Owen/Yardi
