DetailNews.id, Tarakan – Sejumlah massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aksi Masyarakat Se-Kota Tarakan menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Tarakan, Senin (25/5/2026). Dalam aksi itu, massa menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kota Tarakan, DPRD Kota Tarakan, hingga Polres Tarakan.
Koordinator lapangan aksi, Agung, mengatakan tuntutan tersebut lahir dari keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, pelayanan publik, hingga kesejahteraan warga di Tarakan dan Kalimantan Utara.
“Tuntutan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial, ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tarakan dan Kalimantan Utara,” ujar Agung saat menyampaikan aspirasi.
Dalam dokumen tuntutan yang dibacakan di lokasi aksi, massa menyoroti sejumlah isu nasional maupun daerah. Salah satunya terkait situasi di Papua. Massa mengecam dugaan praktik green grabbing atau penguasaan sumber daya alam yang dinilai merugikan masyarakat lokal serta meminta pemerintah pusat bersama Komnas HAM mengusut kasus penembakan anak sipil di Papua dan menghentikan pendekatan militeristik.
Selain itu, massa juga meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan mengevaluasi dampak seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) agar tidak menggeser hak-hak masyarakat lokal.
Di tingkat daerah, demonstran turut menuntut pencopotan Lurah Kampung Enam. Massa menilai lurah tersebut bertindak arogan dan diduga melanggar kebebasan masyarakat dalam berkumpul dan menyampaikan pendapat.
Tak hanya itu, massa juga mendesak pencopotan Direktur PDAM Kota Tarakan atas dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi. Mereka meminta Ketua DPRD Kota Tarakan mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kota Tarakan untuk mengevaluasi dan mencopot pejabat yang dimaksud.
Sorotan juga diarahkan kepada institusi kepolisian. Massa meminta Kapolres Tarakan melakukan pembenahan internal, menghentikan dugaan pengamanan yang dinilai tebang pilih, serta menjamin ruang dialektika bagi mahasiswa.
“Kami berharap seluruh tuntutan ini dapat didengar, dipertimbangkan, dan segera ditindaklanjuti demi terciptanya Kota Tarakan yang lebih baik,” kata Agung.
Peliput: Raden
