DetailNews.id, Cilacap – Pemerintah Kabupaten Cilacap akan memperketat penyaluran dana hibah dari APBD sebagai langkah memprioritaskan pembenahan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Kebijakan tersebut disampaikan Ammy Amalia Fatma Surya saat Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah di Kecamatan Cilacap Utara, Senin (25/5/2026).
Rakor tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Annisa Fabriana, para asisten daerah, kepala OPD, serta ASN dari unit layanan kesehatan, Korwil Bidang Pendidikan, dan jajaran struktural maupun fungsional di wilayah Kecamatan Cilacap Utara.
“Ke depan, Pemkab Cilacap memprioritaskan pembangunan fisik demi menjaga marwah daerah. Anggaran hibah akan dikurangi dan diseleksi ketat karena sarpras pendukung pelayanan publik membutuhkan perbaikan mendesak,” ujar Ammy.
Selain fokus pada infrastruktur, Pemkab Cilacap juga menyoroti reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN). Evaluasi kinerja diminta dilakukan secara objektif agar pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Terkait rencana penerapan sanksi pidana persampahan oleh pemerintah pusat mulai Agustus mendatang, Ammy meminta para camat meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait.
“Termasuk penataan estetika pedagang kecil dan UMKM depan kantor kecamatan agar kebersihan kota tetap terjaga,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Cilacap Annisa Fabriana menjelaskan bahwa struktur APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2026 sebesar Rp3,8 triliun masih didominasi dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp2,7 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp1,1 triliun.
“Ketergantungan terhadap dana pusat membuat ruang fiskal daerah menjadi terbatas. Begitu dikurangi sedikit saja, kita kelimpungan,” kata Annisa.
Karena itu, Pemkab Cilacap bersama Badan Pendapatan Daerah berkomitmen memfokuskan anggaran tahun 2027 untuk pembenahan sarana prasarana fisik sekaligus memperketat prosedur pemberian hibah.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan PAD melalui berbagai potensi retribusi tanpa membebani masyarakat.
Dalam rakor tersebut turut dibahas sejumlah program strategis daerah, termasuk dorongan replikasi program “Ruang Bersama Indonesia” hingga tingkat kelurahan melalui pelibatan perempuan dalam Musrenbang, penguatan layanan pengaduan kekerasan, hingga pembangunan taman bermain ramah anak berbasis literasi dan numerasi.
Peliput : Sani
