DetailNews.id, Boltara – Kesiapan penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPTD RSUD menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam upaya mewujudkan layanan kesehatan yang lebih profesional, fleksibel, dan akuntabel.
Langkah strategis tersebut menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Daerah tentang Penerapan BLUD UPTD RSUD yang dipimpin langsung Bupati Boltara, Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev., di Ruang Rapat Bupati, Kamis (4/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati Sirajudin menegaskan bahwa kesiapan BLUD harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek administrasi, regulasi hingga tata kelola kelembagaan. Menurutnya, seluruh persyaratan dan dokumen pendukung harus dipastikan tuntas sebelum BLUD resmi diimplementasikan.
“Tujuan rapat hari ini untuk memperjelas berbagai hal terkait BLUD. Kita ingin memastikan semuanya sudah siap secara administrasi dan regulasi,” ujar Sirajudin.
Pemkab Boltara sendiri saat ini tengah melakukan penguatan pada tiga aspek utama penerapan BLUD. Dari sisi administrasi, pemerintah daerah fokus pada pemenuhan berbagai dokumen persyaratan seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Pola Tata Kelola, serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
Sementara dari aspek regulasi, dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan nasional, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berbagai peraturan kepala daerah sebagai aturan turunan.
Adapun penguatan tata kelola kelembagaan dilakukan melalui penetapan struktur organisasi yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Pengawas BLUD guna menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan layanan.
Bupati Sirajudin juga menekankan pentingnya budaya kerja yang responsif terhadap setiap hasil evaluasi dan keputusan rapat. Ia meminta seluruh perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti setiap tahapan yang diperlukan agar target implementasi BLUD dapat tercapai sesuai jadwal.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya mitigasi risiko dalam proses pembentukan dan pengelolaan BLUD agar berbagai potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini.
“Kita harus belajar mitigasi risiko. Minggu depan semuanya harus sudah tuntas, termasuk struktur BLUD. Harus dibiasakan untuk langsung ditindaklanjuti, tinggal menunggu final dan kita siap implementasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boltara, Sofyan Mokoginta, SKM, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti seluruh arahan yang telah disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut.
“Kami setelah rapat ini akan segera menindaklanjuti seluruh hasil dan arahan yang telah disampaikan,” kata Sofyan.
Percepatan implementasi BLUD menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam mewujudkan tata kelola pelayanan yang lebih profesional, fleksibel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Dengan dukungan regulasi yang kuat serta kesiapan kelembagaan yang matang, penerapan BLUD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Boltara.
Peliput : Kifli
